Untuk Menggaji Sekitar 1.500 Guru
MALANG KOTA – Butuh anggaran besar untuk merealisasikan program SMP swasta gratis di Kota Malang.
Wacana yang muncul sejak pertengahan tahun lalu itu diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 36 miliar.
Dana sebesar itu hanya untuk menggaji guru-guru di SMP swasta.
Sayangnya, rencana tersebut masih tetap bertahan sebagai wacana.
Pemkot Malang belum bisa merealisasikan SMP swasta gratis pada tahun ajaran 2024/2025 seperti wacana semula.
”Belum bisa direalisasikan karena anggarannya belum ada,” ucap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana.
Baca Juga: Sebentar Lagi PPDB, Berikut 5 SMA Negeri Terbaik di Kota Malang
Pria asal Bantul itu menjelaskan, semula memang ada rencana untuk menanggung gaji guru SMP swasta menggunakan dana APBD.
Sebab, selama ini gaji guru menjadi beban anggaran paling besar bagi sekolah.
Baik sekolah negeri maupun swasta.
Sementara penggunaan dua sumber dana dari pemerintah, baik Bosnas (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) dan Bosda (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) sangat terbatas untuk menggaji guru.
Maksimal 50 persen saja.
”Kalau untuk sekolah swasta, Bosda itu kami sebut sebagai hibah,” ujarnya.
Penggunaan istilah hibah itu bukan tanpa alasan.
Sebab, besaran dana Bosda untuk SD dan SMP negeri berbeda dengan besaran hibah yang diterima oleh SD dan SMP swasta.
Tapi perhitungannya sama-sama berbasis jumlah siswa.
Suwarjana menyampaikan, tahun ini pagu Bosda untuk SMP negeri sebesar Rp 10,5 miliar.
Sementara untuk SMP swasta Rp 9,4 miliar.
Jumlah Bosda SMP negeri lebih tinggi daripada hibah SMP swasta.
Itu lantaran jumlah siswa di SMP negeri lebih banyak.
Padahal, sejak 2023 lalu nominal hibah tiap siswa untuk SMP swasta lebih tinggi dari pada SMP negeri.
Baca Juga: Disdikbud Kota Malang Bakal Sempurnakan Sistem PPDB
Pejabat eselon IIB Pemkot Malang itu menambahkan, tiap siswa di SMP swasta diberi jatah Rp 65 ribu per bulan.
Sementara tiap siswa SMP negeri dijatah Rp 55,2 ribu tiap bulan.
Hibah untuk SMP swasta yang lebih tinggi bukan karena adanya kenaikan.
Melainkan pengalihan dari Bosda SMP negeri yang dipangkas 36 persen sejak 2023 lalu.
”Kalau pada 2022 lalu, Bosda SMP negeri masih Rp 105 ribu per bulan,” ujarnya.
Saat itu dana Bosda SMP negeri memang jauh lebih tinggi.
Sebab, SMP negeri tak boleh melakukan penarikan iuran kepada masyarakat.
Sementara SMP swasta boleh.
Selain itu, SMP negeri juga memiliki beban untuk menggaji guru tidak tetap (GTT) di sekolahnya masing-masing.
Bosda MP negeri baru dipangkas setelah pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara besar-besaran pada pertengahan tahun 2022 lalu.
Itu lantaran jumlah GTT di masing-masing sekolah berkurang signifikan.
Dari yang semula berjumlah 5-7 guru per sekolah menjadi 2-3 guru saja.
”Kalau statusnya PPPK kan gajinya sudah menjadi tanggungan APBD,” tegasnya.
Itulah mengapa ada rencana skema menggratiskan SMP swasta dengan menanggung gaji guru.
Kendati begitu, Suwarjana menegaskan regulasi tersebut nantinya tak bersifat mutlak.
Melainkan hanya opsional saja.
Baca Juga: Disdikbud Kota Malang Imbau Pendaftar PPDB Cek Ulang Jarak Domisili
Boleh diambil dan boleh juga tidak.
Kondisi itu dibenarkan Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Malang Rudiyanto.
Selama ini, beban operasional pendidikan tertinggi di sekolah swasta adalah gaji guru.
Untuk itu, dia sangat antusias ketika Pemkot Malang memiliki rencana menanggung gaji guru SMP swasta.
Rudi menyampaikan, dana Bosnas dan Bosda sebenarnya bisa habis hanya untuk menggaji guru saja.
Itu lantaran jumlah rata-rata siswa di SMP swasta Kota Malang jauh dari pagu maksimal.
Bahkan, dari 83 SMP swasta yang membuka PPDB tahun lalu, hanya 3 saja yang terpenuhi pagunya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMP Sriwedari itu mengaku iuran masyarakat kini juga tak bisa diandalkan.
Sebab, banyak juga masyarakat yang kemudian mengajukan keringanan.
Akibatnya biaya SPP kebanyakan di bawah standar yang ditentukan sekolah.
Bahkan ada yang tak membayar SPP sepeser pun.
“Kami ada tiga sumber dana operasional. Yakni Bosnas, Bosda, dan iuran dari masyarakat. Iuran dari masyarakat masuk 25 persen saja sudah sangat baik,” ungkapnya.
Dia mengibaratkan SMP swasta saat ini sudah jatuh tertimpa tangga.
Jumlah siswa sedikit dan tak semua mampu membayar iuran pendidikan.
Dengan kondisi seperti itu, Rudiyanto mengaku sangat berharap penuh pada Pemkot Malang.
Terutama agar wacana SMP gratis bisa segera direalisasikan.
Program itu dinilai sangat membantu SMP swasta untuk mempertahankan eksistensi.
Dia memperkirakan kebutuhan anggaran program tersebut sekitar Rp 36 miliar.
Sebab, jumlah total guru SMP swasta di Kota Malang sekitar 1.500.
”Awalnya kan gaji guru swasta akan disamakan dengan gaji GTT 0 tahun. Yakni sekitar Rp 2 juta,” jelasnya.
Jika jumlah guru SMP swasta sebanyak 1.500, tinggal dikalikan Rp 2 juta dan dikalikan 12 bulan.
Sehingga, dalam setahun Pemkot Malang perlu menggelontor anggaran sebesar Rp 36 miliar.
Kabar Skema Baru
Setelah batal terealisasi tahun ini, ternyata muncul wacana skema baru yang membuat Rudi pesimistis.
Yakni, APBD hanya akan menanggung gaji guru sudah tersertifikasi.
”Jumlah guru sertifikasi kami tidak banyak. Masih jauh lebih banyak guru yang belum lolos sertifikasi,” ucapnya.
Dia mencontohkan, jika hanya satu atau dua guru saja di SMP swasta yang digaji Pemkot Malang, tentu sekolah tetap membutuhkan iuran dari masyarakat.
Alias belum mampu untuk menggratiskan secara keseluruhan.
Sebab dana Bosnas yang diterima sekolah tidak cukup untuk membayar gaji guru.
Di tempat terpisah, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Pujianto mengatakan, Pemkot Malang harus memikirkan kompensasi batalnya realisasi program SMP swasta gratis di Kota Malang itu.
Bagaimanapun wacana tersebut sudah terlanjur bergulir ke publik.
Wajar jika SMP swasta yang membutuhkan uluran tangan pemerintah menantikan program tersebut.
Pujianto menyebut kompensasi itu bisa dalam bentuk bantuan perbaikan sarana dan prasarana.
”Jadi dana rehabilitasi sekolah bisa lebih banyak diprioritaskan untuk SMP swasta,” ujarnya.
Dengan perbaikan tersebut, Pujianto berharap kualitas layanan pendidikan di SMP swasta bisa meningkat.
Sehingga, minat masyarakat bisa ikut terbangun. (dre/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana