MALANG KOTA - Sebaran SMP negeri di Kota Malang yang belum merata menjadi problem tersendiri dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).
Penerapan sistem zonasi berpotensi mengakibatkan protes lantaran PPDB tidak bisa berlangsung dengan benar-benar adil.
DPRD Kota Malang menyarankan agar pemkot menggandeng SNP swasta yang bisa ditunjuk sebagai mitra.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kota Malang memiliki 30 SMP negeri. Sementara jumlah kelurahan di kota ini mencapai 57.
Idealnya, setiap kelurahan memiliki satu SMP negeri yang lokasinya berada di tengah-tengah wilayah agar mudah dijangkau murid.
Jika komposisi itu terpenuhi, sistem zonasi bisa dilaksanakan dengan fair.
Namun hal itu akan sangat sulit dicapai lantaran Kota Malang memiliki banyak SMP swasta.
Jika SMP negeri diperbanyak, bahkan hingga mencapai 57 sekolah, maka mayoritas SMP swasta akan gulung tikar.
Masalah lainnya, wacana untuk menggratiskan SMP swasta belum bisa terlaksana lantaran kendala kekuatan APBD.
Berkaca dari kondisi itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Pujianto memberikan alternatif solusi.
Yakni menunjuk beberapa SMP swasta untuk dijadikan mitra Pemkot Malang dalam menunjang sistem zonasi.
Tentu saja SMP swasta yang dipilih bisa memenuhi persyaratan.
Misalnya lokasi SMP swasta itu berada di titik-titik terjadinya kesenjangan keberadaan SMP negeri.
Yang bisa dilakukan Pemkot Malang terhadap SMP swasta mitra itu adalah pemberian pembinaan, penyaluran Bosda yang lebih banyak, dan bantuan kelengkapan fasilitas.
”Yang jelas standarnya minimal sama dengan SMP negeri,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Dodik Teguh Pribadi mengakui bahwa jumlah SMP negeri di Kota Malang masih belum ideal.
Sebarannya pun belum merata.
Kendati begitu, pembangunan SMP negeri baru bukanlah opsi yang tepat.
Mengingat keberlangsungan SMP swasta yang juga harus diperhatikan.
Untuk itu, wacana SMP swasta gratis menjadi salah upaya pemerataan akses pendidikan.
Wacana sekolah gratis itu mampu memberikan layanan pendidikan yang setara antara negeri dan swasta.
Sehingga, masyarakat tak lagi negeri oriented.
”Selama ini masyarakat enggan sekolah ke swasta karena pertimbangan biaya. Untuk itu, kami mencoba membuat rancangan SMP swasta gratis,” ujarnya.
(dre/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana