Sejak menerima kucuran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah, SMP Ibnu Sina tidak memungut biaya pendidikan.
Bantuan itu sebenarnya tidak cukup untuk menutup biaya operasional.
Namun, pihak yayasan dan para guru tetap menjalankan sekolah meski dengan gaji sangat minim.
RORI DINANDA BESTARI
SMP Ibnu Sina berada tepat di tepi Jalan Laksda Adi Sucipto, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.
Tapi, untuk sampai di gedung sekolah itu harus memasuki gang kecil selebar dua meter.
Kebetulan lokasinya satu atap dengan gedung SMA Ibnu Sina.
Lahan untuk sekolah yang didirikan pada 1991 silam tersebut tak begitu luas.
Karena itu gedungnya dibangun dua lantai dan sudah memiliki lapangan untuk upacara dan kegiatan lainnya.
Baca Juga: Gratiskan SMP Swasta di Kota Malang, Segini Kebutuhan Dananya, Capai Puluhan Miliar
Fasilitas pembelajarannya bisa dibilang sederhana.
Di tiap kelas hanya ada papan tulis dan bangku serta meja kayu untuk para muridTanpa AC dan tidak dilengkapi LCD projector.
Meski demikian, kurikulum yang digunakan sama seperti sekolah pada umumnya.
Karena tidak memungut biaya, sekolah itu punya daya tarik tersendiri dan tidak tersandera krisis siswa ekstrem.
”Tahun ini kami sudah mendapatkan 33 siswa baru,” terang Kepala Yayasan SMP Ibnu Sina Hendro Kusumo.
Hendro mengabdi di sekolah tersebut sejak 1997.
Saat itu dia menjabat sebagai kepala sekolah.
Beberapa tahun berselang, Hendro diberi amanah untuk mengelola yayasan.
Karena itu, dia tahu persis perjalanan SMP Ibnu Sina dari tahun ke tahun.
Pada awal-awal didirikan, jumlah siswa baru di sekolah tersebut berkisar antara 50 hingga 60 orang.
Kala itu memang belum banyak SMP swasta di wilayah Kecamatan Blimbing.
Tingkat persaingan untuk mendapatkan murid baru pun tak seketat saat ini.
Awalnya SMP Ibnu Sina juga memungut biaya pendidikan seperti sekolah swasta yang lain.
Tapi jumlahnya tidak besar.
Baca Juga: Sekolah Swasta di Malang Andalkan Dana BOS dan Insentif Guru
Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) hanya Rp 25 ribu per bulan.
Biaya itu kemudian naik menjadi Rp 75 ribu per bulan pada tahun 2000.
Kenaikan biaya harus dilakukan lantaran operasional sekolah bergantung pemasukan dari SPP.
Pada 2005, pemerintah meluncurkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang juga diberikan kepada sekolah swasta.
”Waktu itu kami diiming-imingi tak perlu lagi memungut biaya pendidikan karena sudah ditanggung pemerintah,” ujarnya.
Ternyata, besaran BOS yang diterima SMP Ibnu Sina tak sesuai ekspektasi.
Dana BOS yang cair pertama kali hanya Rp 50 ribu per siswa.
Masih di bawah SPP yang diterapkan pihak sekolah sebelumnya.
Pihak sekolah pun harus memutar otak untuk menutup biaya operasional.
Sejak menggratiskan biaya pendidikan, jumlah pendaftar ternyata lebih banyak berasal dari panti asuhan dan pondok pesantren.
Sementara siswa reguler atau lulusan dari SD lebih banyak memburu sekolah negeri maupun SMP swasta berstatus unggulan.
Akhirnya, SMP Ibnu Sina mulai berkomitmen untuk memprioritaskan siswa dari keluarga menengah ke bawah.
Pihak yayasan dan para pengajar bertekad memberikan layanan pendidikan atas dasar kemanusiaan.
Murni ingin membagikan ilmu kepada siswa.
”Bahkan kepala sekolah kami gajinya hanya Rp 700 ribu,” paparnya.
Begitu juga dengan 12 guru yang mengabdi di sekolah tersebut.
Besaran gaji yang mereka terima diambil dari 30 persen dana BOS. Estima-
sinya berkisar Rp 250 ribu per bulan.
Dengan gaji sebesar itu, para guru masih setia mengajar para murid.
Bahkan ada yang bertahan hingga lebih dari 20 tahun.
Besaran gaji guru dan dana operasional yang diterima setiap tahun juga tidak selalu sama.
Nominalnya disesuaikan dengan jumlah siswa.
Semakin sedikit siswa baru yang diterima, otomatis gaji para guru juga akan terpangkas.
”Kalau saat ini, dana BOS yang cair besarannya Rp 125 ribu per siswa,” kata pria kelahiran 1974 tersebut.
Dia tidak memungkiri nominal dana BOS yang diberikan pemerintah tak cukup untuk menutup seluruh kebutuhan layanan pendidikan.
Selain honor pengajar, operasional lain penunjang pendidikan juga perlu biaya besar.
Seperti pengadaan seragam atau buku pelajaran.
Karena itu, yayasan turut andil menyumbang dana agar pembelajaran bisa tetap berjalan.
Misalnya dana untuk renovasi atau perbaikan fasilitas gedung.
“Kalau sekolah swasta memang tidak dapat jatah renovasi. Terpaksa kami pakai dana pribadi,” beber pria asal Arjosari itu.
Baca Juga: Guru Swasta Wajib Ter-Cover BPJS Ketenagakerjaan, Kadisdik Jatim: Bisa Gunakan Dana BOS
Saat ini ada 84 siswa yang menempuh pendidikan di SMP Ibnu Sina.
Jumlahnya bisa dikatakan fluktuatif tiap tahun, Tapi selisihnya tak begitu banyak.
Apalagi kapasitas gedung sekolah tersebut sangat terbatas.
Hanya tiga kelas saja, sehingga setiap tahun hanya ada satu rombongan belajar siswa baru.
Hendro mengaku aktif melakukan promosi ke panti asuhan atau pondok pesantren untuk mendapatkan murid baru.
Itu dia lakukan karena tujuan sekolah memang ingin membantu pendidikan anak yang kurang mampu.
Sehingga, setiap tahun prioritas SMP Ibnu Sina hanya menerima siswa baru dari target pasar tersendiri.
Sebagai contoh, Panti Asuhan Al Muhlisin di Sawojajar dan Panti Asuhan Al Qarni di Blimbing.
Setiap tahun SMP Ibnu Sina masih mampu memenuhi pagu penerimaan siswa baru.
Pihak yayasan maupun pengajar juga tidak mengeluh meski kekurangan dana penunjang pendidikan.
”Tugas kami diniatkan untuk menyediakan layanan pendidikan. Bukan untuk mencari keuntungan,” tandasnya. (*/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana