Disdikbud Bakal Petakan Sebaran Lulusan SD
MALANG KOTA - Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang SMP tahun ini bisa dibilang ramai keluhan.
Khususnya bagi SMP swasta yang mengikuti PPDB online secara perdana.
Setelah PPDB ditutup pekan lalu, muncul masalah baru yakni sebagian siswa baru memilih cabut berkas.
Alasannya, mereka sudah diterima SMP negeri atau lebih memilih sekolah swasta lain.
Kabar penambahan pagu SMP negeri secara diam-diam pun sempat berembus.
Namun, isu tersebut dibantah langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana.
”Kami sudah isi kekosongan pagu dari siswa jalur afirmasi yang tidak lolos,” terangnya.
Sehingga, penambahan pagu tidak mungkin terjadi.
Jana menyebut transparansi hasil PPDB sudah dibeberkan saat pengumuman.
Bahkan, setiap sekolah juga diwajibkan untuk menempel hasil seleksi.
Tujuannya agar masyarakat mengetahui jumlah siswa yang diterima di sekolah tersebut.
Dirinya juga menegaskan tidak ada jalur tambahan untuk menjaring siswa baru.
Terlebih, tahun ajaran baru sudah bergulir.
”Daya tampung SMP negeri hanya berkisar 7.000, pasti sisanya ke swasta,” ucapnya.
Sementara lulusan SD tahun ini berkisar 13 ribu siswa.
Artinya, hanya separo lulusan yang tertampung di SMP negeri.
Sementara sisanya diasumsikan masuk ke sekolah swasta atau ke pondok pesantren.
Sebagai langkah evaluasi, disdikbud berencana membuat data sebaran lulusan SD pada PPDB yang akan datang.
Itu untuk membuktikan jika tidak ada animo cabut berkas karena masuk ke SMP negeri.
”Dengan begitu bisa terdeteksi bila separo lulusan melanjutkan ke mana,” ujarnya.
Selain itu, juga untuk melihat apakah ada animo putus sekolah setelah tidak diterima di sekolah negeri.
Dirinya mengungkapkan bila akan melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai peta sebaran lulusan SD agar animo protes tidak kembali terjadi.
Merespons hal tersebut, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menilai peta sebaran lulusan menjadi opsi terbaik untuk menekan angka kecurigaan.
”Kami dorong juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi terkait PPDB,” ungkapnya.
Menurut dia, ke depannya juga perlu mengecek ulang setelah PPDB apakah ada tindakan yang tidak sesuai regulasi di sekolah.
Legislator Partai Golkar itu juga mendorong disdikbud untuk mengawasi sekolah yang menerima siswa setelah PPDB selesai.
Sehingga, tercipta proses seleksi yang sesuai regulasi, transparan, dan berkeadilan.
Selain itu, menjalin komunikasi dengan SMP swasta setelah PPDB selesai juga bisa dilakukan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi bersama. (ori/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana