MALANG KOTA- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang tak lagi memberikan ambang batas kursi siswa inklusi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SD dan SMP.
Seluruh sekolah di Kota Malang justru ditargetkan menjadi sekolah inklusi.
Kuota yang diberikan tergantung kemampuan masing-masing
Artinya, sekolah bisa menerima lebih banyak siswa inklusi selama pagu masih ada.
Keputusan itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana kemarin.
Dia menjelaskan, sebelumnya memang ada kuota khusus siswa inklusi di masing-masing sekolah.
Baca Juga: 190 SD di Kota Malang Belum Mampu Terima Siswa Inklusi
Yakni maksimal dua kursi untuk satu rombongan belajar (rombel).
Namun, animo pendaftar siswa inklusi di beberapa sekolah ternyata melebihi kuota.
Perkiraan sementara, jumlah siswa inklusi yang mendaftar di jenjang SD hingga SMP mencapai 1.000 orang lebih per angkatan.
Padahal, setiap kali PPDB, pagu siswa inklusi hanya mencapai 640 kursi untuk jenjang SD dan 90 kursi untuk jenjang SMP.
Disdikbud juga menemukan fakta ada siswa inklusi yang mendaftar melalui jalur zonasi atau pun prestasi nilai.
Itu menjadi salah satu penyebab jumlah siswa inklusi yang diterima melebihi ambang batas.
”Seharusnya mereka mendaftar melalui jalur inklusi. Kami tidak bisa mendeteksi
kalau lewat jalur lain. Baru ketahuan setelah masuk,” ungkapnya.
Dampaknya, sekolah harus tetap menerima siswa tersebut karena secara sah masuk pada seleksi PPDB online.
Apalagi tidak sedikit orang tua yang kurang peka kalau anaknya masuk kategori inklusi.
Biasanya baru terdeteksi setelah asesmen saat sudah menjadi siswa baru.
Suwarjana tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Bahkan dia menargetkan seluruh sekolah siap menerima siswa inklusi, meski jumlah Guru Pembimbing Khusus (GPK) sangat terbatas.
”GPK yang ada selama ini lulusan psikologi, tidak bisa kami masukkan dalam data pokok pendidikan,” papar dia.
Salah satu solusinya adalah memperbanyak program penunjang.
Misalnya dengan membentuk seluruh guru agar mampu menjadi guru inklusi.
Misalnya, program Jarik Ma’siti (Belajar Menarik Bersama Anak Istimewa) yang diinisiasi SMPN 10 Malang.
Atau yang terbaru program Simba Asia (Sinau Mandiri Bersama Anak Satwimaba Istimewa) yang digagas SMP Negeri 2 Malang.
Program-program tersebut akan disosialisasikan ke sekolah-sekolah untuk memberikan metode pengajaran siswa inklusi.
“Termasuk gurunya juga kami ajarkan penanganannya seperti apa,” imbuhnya.
Harapannya, sekolah tetap bisa menangani anak berkebutuhan khusus tanpa adanya GPK.
Terpisah, Kepala SMP Negeri 2 Malang Riatiningsih menuturkan, pihaknya sudah melayani siswa inklusi sejak 2022 lalu.
Banyaknya siswa inklusi yang masuk mendorong pihak sekolah untuk berinovasi.
”Misalnya saja tahun ini kami menerima 17 siswa inklusi,” bebernya.
Program Simba Asia mulai dibentuk pada 2023 lalu.
Program itu terdiri atas dua jenis pengajaran.
Pertama seputar kemandirian, seperti mengajarkan siswa untuk berperilaku layaknya siswa normal.
Baca Juga: 95 SD Kota Malang Tampung Siswa Inklusi
“Kami ajarkan makan sendiri, melipat baju sendiri,” tambah Ria.
Yang kedua adalah program sahabat siswa.
Program itu dilakukan dengan cara meminta siswa reguler menjadi tutor sebaya untuk menemani siswa inklusi.
Sebelumnya siswa reguler juga diberikan edukasi mengenai siswa inklusi agar tidak timbul diskriminasi antarsiswa.
”Pembelajaran tetap kami jadikan satu dengan siswa lain. Tapi kami bedakan soalnya,” tutup dia. (ori/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana