Saat berbicara tentang pendidikan, ingatan Kartono langsung tertuju kepada almarhum Sanaji, kakeknya.
Dulu, sebelum tahun 1970, dia menyebut bila Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang tidak memiliki sekolah sama sekali.
Almarhum Sanaji lantas menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar mengajar anak-anak di sana Hingga pada 1974 mulai dibangun SD Negeri Ngadas 1.
Kabar itu membuat Sanaji bahagia.
Memori tersebut masih membekas dalam ingatan Kartono.
”Beliau juga yang menyekolahkan saya sampai lulus dari SPG (Sekolah Pendidikan Guru) Muhammadiyah Malang di Kecamatan Tumpang,” kata pria berusia 56 tahun tersebut.
Setelah lulus tahun 1986 dari SPG, Kartono tidak langsung menjadi guru.
Dia melanjutkan pendidikan dan terpilih sebagai Kepala Desa Ngadas pada 1999.
Saat pertama kali menjadi kepala desa, ada tiga misi yang ingin diwujudkannya.
Yakni memiliki akses air, listrik, dan jalan.
Sebab, dia sadar kalau Desa Ngadas memiliki potensi yang besar sebagai akses menuju Gunung Bromo.
Tiga misi itu berhasil diwujudkan Kartono.
Ngadas akhirnya menjadi jujukan wisatawan.
Baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
Terlebih sejak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) diresmikan pada 1992.
”Secara ekonomi, warga desa juga mulai makmur,” imbuhnya saat ditemui kemarin.
Kondisi itu ibarat dua sisi mata uang.
Meningkatnya perekonomian warga membuat mereka enggan pergi ke sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Mereka umumnya nyaman menjadi tukang ojek untuk wisatawan.
Sejalan dengan kewajiban belajar sembilan tahun pada masa pemerintahan Bupati Malang Sujud Pribadi periode 2001-2010.
Kartono akhirnya mewajibkan warga desa untuk sekolah sampai minimal memiliki ijazah SMP.
”Kalau tidak, ancamannya mereka tidak boleh menikah,” terang lelaki yang juga membuka jasa tour ke Gunung Bromo itu.
Kalau pun ada yang memutuskan menikah, biasanya dilakukan di luar desa.
Misalnya saja waktu itu ada salah satu warga yang memutuskan menikah di Desa Gubugklakah.
Semula, penerapan aturan itu sulit. Namun lama kelamaan, warga mulai sadar terhadap pentingnya pendidikan.
Mereka kemudian mendorong anak-anaknya untuk bersekolah.
Mulai tahun 2004, Kartono juga terjun menjadi guru di SDN Ngadas 1.
Dia menjadi guru kelas 5.
”Ini sesuai citacita mbah saya (almarhum Sanaji),” imbuhnya.
Permasalahan lain kemudian muncul. Setelah tamat dari SDN Ngadas 1, anak-anak kebingungan untuk lanjut ke SMP.
Biasanya mereka harus mencari sekolah yang dekat dengan Desa Ngadas.
Misalnya saja di desa lain di Kecamatan Poncokusumo atau Kecamatan Tumpang.
Padahal, kalau harus turun ke bawah jaraknya bisa mencapai setengah jam perjalanan.
Alhasil, anak-anak harus mencari rumah kos.
Tak hanya soal jarak, beberapa orang tua juga mengeluh tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya.
Masalah tersebut mendapat perhatian khusus dari Kartono.
Pada tahun 2007, lelaki kelahiran 18 Maret itu menginisiasi pembangunan SMP Negeri 3 Poncokusumo Satu Atap.
Lokasinya sekitar 100 meter dari SDN Ngadas 1.
Saat itu, Kartono yang masih menjadi Kades Ngadas harus beberapa kali menghadap ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah.
Oleh pihak dinas, mereka diminta menyiapkan lahan.
Kebetulan, hanya ada lahan di dekat SD yang bisa digunakan.
Luas lahan tersebut sekitar 231 meter persegi.
Sementara luas minimal lahan harus 1.000 meter persegi.
”Tapi akhirnya bisa menampung tiga kelas dan kantor setelah kami pindahkan beberapa infrastruktur di sana seperti tandor air,” imbuh dia.
Saat ini, SMP Negeri 3 Poncokusumo Satu Atap memiliki 48 siswa.
Mayoritas berasal dari lulusan SDN Ngadas 1, yang setiap tahun menghasilkan sekitar 20 lulusan.
Setelah pendirian SMP itu, ada sekolah lain yang berdiri.
Yakni SDN 2 Ngadas di Dusun Jarak Ijo dan beberapa lembaga TK/PAUD.
Selain itu, beberapa lulusan SMP juga banyak yang melanjutkan sekolah atau mengambil ijazah paket C. Kartono menuntaskan tugasnya sebagai Kades Ngadas pada 2013 lalu. (mel/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana