Pemkot Berikan Solusi dengan Belajar di PKBM
MALANG KOTA – Angka anak tidak sekolah (ATS) masih cukup tinggi.
Terbaru, sebanyak 3.468 anak tidak mengenyam pendidikan.
Jumlah tersebut sebenarnya menurun jika dibanding September 2024 lalu (selengkapnya baca grafis).
Sejumlah upaya dilakukan oleh pemkot untuk menekan angka ATS.
Salah satunya dengan mendorong anak belajar ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Namun, pemkot tak berpuas diri.
Karena tingginya angka ATS menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan menuturkan, dengan waktu kurang dari empat bulan, pihaknya mengapresiasi penurunan ATS hingga dua ribu anak.
Selanjutnya, tren tersebut harus dilanjutkan hingga nihil kasus anak tidak sekolah.
Dari 3.468 kasus yang tersisa, Pemkot Malang telah mengidentifikasi 1.092 ATS.
Alasan anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan mayoritas karena memilih bekerja.
Selain itu, ada yang memang malas untuk pergi sekolah.
Sedangkan jumlah ATS yang belum teridentifikasi sebanyak 2.376 anak.
Iwan meminta dinas terkait langsung melakukan percepatan pendataan.
Menurutnya, untuk menangani ini tidak bisa dilakukan satu pihak.
Harus bekerja sama, bahkan sampai tingkat kelurahan.
”Dengan pihak eksternal juga perlu diagendakan pertemuan untuk membahas ini, seperti kementerian agama dan cabang dinas pendidikan,” terang Iwan.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menekankan, dengan data yang akurat, intervensi pemerintah akan terukur dan tepat sasaran.
Iwan menyampaikan, penanganan ATS menjadi satu dari 11 program prioritas yang sudah dia susun selama menjabat sebagai Pj wali kota.
Dia ingin anak yang tidak sekolah bisa segera mengenyam pendidikan.
”Ini merupakan atensi prioritas saya. Saya tekankan semua anak harus bersekolah, karena ini mandat pemerintah,” tegas mantan Pj Bupati Lebak itu.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menegaskan, pemkot harus mengupayakan pada 2025 nihil kasus ATS.
Sebab, dengan predikat Kota Pendidikan, seharusnya tidak ditemukan lagi anak-anak yang berhenti sekolah.
Untuk itu, butuh keseriusan semua pihak menangani masalah ini.
Pihaknya juga akan membantu penanganan tersebut melalui pertemuan tatap muka atau mendengar keluhan masyarakat.
”Tahun ini harus nihil kasus. Saya rasa setahun waktu sudah cukup untuk menangani masalah ini,” tuturnya. (adk/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana