Dinas Pendidikan Siap-Siap Hidupkan Lagi Tryout
MALANG RAYA - Ujian Nasional (UN) jenjang SD dan SMP direncanakan mulai digelar tahun depan.
Seperti jenjang SMA, kata ujian untuk SD dan SMP juga diganti dengan istilah asesmen.
Hasilnya tidak menjadi standar kelulusan.
Tapi nilainya dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang Suwadji menjelaskan, sampai saat ini belum ada petunjuk teknis UN jenjang SD dan SMP.
Namun pihaknya tetap melakukan persiapan.
Utamanya untuk mengantisipasi adanya ketimpangan akses pendidikan.
Sebagai contoh, akses pendidikan di SMPN 4 Kepanjen tentu berbeda dengan SMPN 2 Donomulyo.
”Untuk sekolah di pelosok tentu butuh pendampingan. Peran pengawas nanti akan kami tingkatkan. Selain itu, mereka juga butuh komunitas belajar,” ujar Suwadji kemarin.
Pejabat eselon II B Pemkab Malang itu juga menambahkan, selama penerapan kurikulum merdeka, sekolah lebih fokus meningkatkan minat dan bakat siswanya.
Seperti melalui kegiatan ekstrakurikuler.
Dengan adanya rencana menerapkan kembali ujian nasional, kegiatan ekstrakurikuler dapat sedikit dikurangi.
Menurutnya, UN dapat digunakan sebagai standardisasi penilaian terhadap siswa.
Selama tidak ada UN, standar penilaian antar sekolah berbeda.
Ada sekolah yang memiliki standar penilaian tinggi, ada juga yang standarnya menengah.
Dengan adanya UN, pemerintah dapat memastikan bahwa semua siswa diuji dengan standar yang sama, terlepas dari latar belakang dan lokasi geografis.
UN juga dapat digunakan untuk memetakan kualitas pendidikan.
Termasuk untuk mengidentifikasi daerah yang membutuhkan intervensi dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, penyediaan fasilitas sekolah, dan pelatihan guru.
“Hal paling utama itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Kalau tidak ada UN, kurang motivasi. Begitu ada UN, jadi lebih termotivasi. Guru juga dituntut meningkatkan kualitasnya. Karena hasil UN berpengaruh terhadap kinerja guru,” kata Suwadji.
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Negeri Kabupaten Malang Suntoro juga berencana memperkuat program dari dinas pendidikan dalam menyambut penerapan UN.
Sebelum penguatan kemampuan siswa, kualitas kepala sekolah akan didahulukan.
Termasuk penataan kurikulum, operator, dan bidang studi.
”Kami pastikan dulu mata pelajaran yang diujikan. Apa masih tetap matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA, atau ada tambahan lainnya,” ujarnya.
Yang pasti, lanjutnya, sisi positif UN bisa meningkatkan semangat belajar.
Baik di kalangan guru, siswa, maupun orang tua.
Beda dengan masa-masa sekolah tanpa UN, semangat belajar mereka sangat standar.
Yang penting siswa-siswi mengikuti penilaian akhir.
”Penilaian akhirnya berupa kognitif (pengetahuan) dan perilaku yang dihitung secara kualitatif,” kata dia.
Sedangkan untuk standar nilai ditentukan masing-masing sekolah.
Karena itu, setiap sekolah memiliki standar yang berbeda.
Ubah Mekanisme PPDB
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kota Batu Daud Andoko memperkirakan pemberlakuan ujian nasional akan mempengaruhi pembentukan petunjuk teknis (juknis) penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Dia menjabarkan, pada kurikulum merdeka, nilai rapor sekolah bukan menjadi satu-satunya patokan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).
Sebab, PPDB telah terbagi menjadi beberapa jalur.
Seperti zonasi, afirmasi, mutasi dan prestasi.
“Hasil rapor hanya untuk jalur prestasi nilai saja yang dapat digunakan,” ungkap dia.
Jika ujian nasional diterapkan dan dijadikan pertimbangan mulai tahun depan, Daud menduga juga ada kemungkinan perubahan Juknis PPDB 2026.
Seperti penambahan bobot nilai asesmen sebagai pertimbangan masuk SMP ataupun SMA.
Penerapan kembali UN juga menuntut guru memiliki tanggung jawab yang lebih besar.
Yakni, memberikan gaya belajar yang sesuai dengan karakter siswa.
Baik secara kinestetik, auditori, dan visual.
Tujuannya untuk membiasakan siswa dalam mengerjakan asesmen nasional.
Selain itu, sejumlah pekerjaan rumah juga akan dipersiapkan oleh Dinas Pendidikan.
Seperti kembali mengadakan try out hingga pelatihan untuk persiapan ujian.
”Untuk mempersiapkan itu, kami juga masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari pemerintah pusat,” kata Daud.
Masih Gunakan Asesmen Sumatif
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Muflikh Adhim mengatakan, pola pembelajaran di SD maupun SMP untuk kelas tertinggi masih menggunakan pola lama.
Yakni kurikulum merdeka.
Demikian pula penentuan kelulusan masih menggunakan asesmen sumatif.
Asesmen sumatif biasanya mengacu pada beberapa kriteria.
Antara lain nilai rapor, hasil ujian sekolah, sikap dan perilaku, prestasi, hingga penugasan yang diberikan sekolah.
Namun, pihaknya mendengar bahwa dalam draf yang disusun kementerian ada perubahan besaran persentase pada jalur penerimaan murid baru.
Tepatnya pada jalur domisili, afirmasi, dan prestasi.
Tapi, karena belum ada penerapan pola baru, saat ini pihaknya fokus untuk memberikan pembelajaran kepada siswa sesuai mata pelajaran di sekolah masing-masing.
“Kalau jadi ada perubahan kebijakan, akan kami persiapkan pada tahun ajaran baru 2025/2026,” imbuh dia.
Persiapan yang akan dilakukan beragam.
Misalnya tryout di tingkat kota yang di gelar masing-masing sekolah, dinas, maupun swasta.
Untuk kegiatan tersebut pemkot berencana mengalokasikan dan melalui perubahan anggaran keuangan (PAK).
Sebab, untuk melakukan tryout diperlukan kebutuhan seperti komputer, internet, aplikasi, dan server.
Adhim menambahkan, pemberlakuan kembali UN sebenarnya memberikan nilai positif.
Di antaranya membantu anak-anak agar termotivasi belajar dan mendapatkan nilai yang baik untuk masuk ke sekolah yang diinginkan. (yun/ori/mel/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana