MALANG RAYA – Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan melibatkan sekolah swasta dalam proses penerimaan siswa baru jenjang SMA/SMK tahun ini.
Alokasinya sekitar 10 persen dari pagu sekolah swasta.
Mereka yang lolos akan mendapat fasilitas pendidikan gratis seperti di sekolah negeri.
Pembahasan keikutsertaan sekolah swasta itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai pada sosialisasi SPMB jenjang SMA/SMK di Hotel Batusuki, Kota Batu, Rabu lalu (15/4).
Dia menjelaskan, ketersediaan bangku di SMA dan SMK negeri memang terbatas.
Tidak sebanding dengan lulusan SMP/MTs yang ada.
Mau tidak mau, sebagian siswa harus memilih mendaftar ke sekolah swasta.
”Karena itu, tahun ini kami libatkan sekolah swasta untuk bisa ikut merekrut siswa dalam SPMB,” ujarnya.
Pemberian kuota 10 persen digunakan untuk mengakomodasi siswa yang berprestasi dan prasejahtera.
Biaya pendidikan bagi mereka ditanggung oleh Pemprov Jatim.
Namun, siswa yang mendaftar pada skema beasiswa tersebut perlu memenuhi sejumlah persyaratan.
Misalnya, melampirkan prestasi yang diraih selama sekolah.
”Khusus untuk syarat siswa dari keluarga tidak mampu bisa dibuktikan dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Disertai juga rekomendasi dari desa atau kelurahan yang menyatakan bahwa siswa tersebut tidak mampu,” imbuhnya.
Mantan Pj Wali Kota Batu itu menambahkan, kuota tersebut tidak mempertimbangkan jarak rumah siswa dengan sekolah.
Sepanjang siswa itu dinyatakan berprestasi dan dari keluarga prasejahtera, maka berhak mengikuti seleksi kuota tersebut.
”Kami akan instruksikan ke sekolah swasta mengenai kebijakan ini. Nantinya siswa boleh memilih sekolahnya,” tutur Aries.
Sementara itu, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Swasta Kota Batu Wahono menyambut baik program tersebut.
Apalagi, selama ini masih ada beberapa sekolah yang belum mampu memenuhi pagu.
Seperti SMA Islam Batu, SMAS PGRI Batu, dan sebagainya.
“Jika memang ada alokasi beasiswa tersebut, tentu minat siswa untuk melanjutkan ke SMA swasta bisa lebih besar,” ungkapnya.
Wahono menambahkan, rata-rata sekolah swasta sudah membuka pendaftaran lebih awal.
Itu karena memang tidak ada regulasi khusus mengenai jadwal pendaftaran di sekolah swasta.
“Kalau di sekolah kami (SMA Immanuel Batu), membuka tiga rombel dengan jumlah 128 kursi. Sudah terpenuhi hampir dua rombel,” beber dia.
Kendati begitu, pihaknya menyadari adanya kendala dikeluhkan sekolah swasta.
Seperti siswa yang telah mendaftar dahulu, kemudian mencabut berkasnya saat diterima di SMA negeri.
Sehingga, untuk mengantisipasi itu beberapa sekolah menyiapkan sejumlah strategi.
Misalnya, meminta pendaftar membayar beberapa persen dari total biaya dan menandatangani surat pernyataan.
Dengan begitu mereka akan tetap bertahan karena ada konsekuensi yang ditanggung.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala SMAS Immanuel Batu itu juga menyebut beberapa sekolah sudah getol promosi untuk menggaet siswa.
Caranya dengan mendatangi SMP/MTs untuk menjelaskan program unggulan sekolah.
Bahkan, beberapa sekolah juga membuat program pendidikan seperti beasiswa tidak mampu hingga sekolah berasrama.
Wahono menilai program beasiswa dari Pemprov Jatim akan turut mendongkrak angka partisipasi pendidikan.
Karena itu tidak ada alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan studi karena terkendala biaya.
”Tentu harapan kami tahun ini pagunya bisa terpenuhi, karena kami sudah mengupayakan berbagai cara,” tandasnya.
Problem Cabut Berkas Pelibatan SMA swasta dalam SPMB diharapkan bisa membantu pemenuhan pagu.
Sebab, mayoritas SMA swasta sulit memenuhi pagu penerimaan siswa baru tiap tahun.
Hanya sekolah favorit atau yang memiliki segmen khusus saja yang bisa memenuhi pagu. Misalnya di Kota Malang.
Pantauan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kota Malang dan Kota Batu menunjukkan baru empat SMA swasta yang pemenuhan pagunya sudah memasuki tahap akhir.
Itu data per tanggal 22 April.
”Empat sekolah itu antara lain SMAS Katolik St Albertus (Dempo), SMAK Kolese Santo Yusup, Brawijaya Smart School (BSS), serta SMA Laboratorium,” jelas Kepala Seksi SMA dan PLPK Cabdindik Wilayah Kota Malang dan Kota Batu M. Asrofi.
Pada saat yang sama, masih ada 33 SMA swasta yang mencari siswa baru.
Jika ditotal, daya tampung seluruh SMA swasta di Kota Malang sekitar 3.293 kursi.
Sebagian besar masih menunggu limpahan siswa yang tidak diterima di SMA negeri.
Ketua MKKS SMA Swasta Antonius Suwardi mengatakan pagu yang tidak terpenuhi terjadi karena berbagai faktor.
Yang paling utama, calon siswa baru cenderung memilih sekolah negeri.
Bahkan ada yang sudah mendaftar ke swasta lebih dulu, tapi kemudian mencabut berkas pendaftaran karena diterima di SMA negeri.
”Cabut berkas itu rumor setiap tahun. Tapi sampai sekarang belum ada data pasti dan mendapat solusi,” terang Antonius.
Hal senada diungkapkan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Santa Maria Wigie Agestya.
Pihaknya sudah membuka SPMB sejak September 2024.
Hingga saat ini, yang sudah mendaftar sekitar 90 anak.
Sementara yang sudah resmi mendapat seragam ada 76 anak.
Setiap tahun pihaknya membuka pagu di angka 180 kursi.
Namun terkadang yang terpenuhi di angka 130 kursi.
”Agar animo pendaftar semakin banyak, kami giat melakukan promosi ke sekolah yang satu yayasan. Yakni SMP Santa Maria 1 dan SMP Santa Maria 2,” jelasnya.
Selain promosi, pihaknya juga menerapkan aturan berupa penyerahan uang muka.
Itu sebagai jaminan agar para pendaftar tidak sembarangan melakukan cabut berkas.
”Sejauh ini yang mencabut berkas tidak banyak. Jumlahnya hanya satu sampai dua orang. Kalau sudah begitu, biasanya uang muka yang sudah diserahkan akan hangus. Kalah dengan SMK. Sementara itu, Di Kabupaten Malang terdapat 60 SMA swasta. Rata-rata, sudah membuka pendaftaran sejak November 2024. Tapi, yang biasanya mampu memenuhi pagu hanya tiga sekolah."
Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Malang Suntoro memperkirakan jumlah lulusan SMP negeri tahun ini sekitar 14.500 siswa.
Mengacu tren tahun sebelumnya, mayoritas siswa yang lulus itu memilih melanjutkan ke jenjang SMK.
”Mungkin karena labelnya setelah selesai SMK bisa langsung kerja,” ujar Suntoro.
Artinya, lulusan SMP lebih memilih menunggu terpenuhinya kuota SMA negeri dan SMK negeri.
Kalau tidak masuk, mereka baru memutuskan untuk masuk SNMA swasta.
Kesulitan mencari murid itu dialami SMA Muhammadiyah Kepanjen.
Mereka sudah membuka pendaftaran sejak November 2024.
Namun hingga saat ini hanya 15 anak yang daftar.
Padahal sekolah tersebut sudah menyediakan berbagai pembelajaran yang memadai dan beasiswa.
Bahkan tersedia jalur double track untuk menyetarakan sekolah mereka dengan SMK, sehingga para murid bisa magang.
”Memang jumlah siswa di sekolah kami menurun karena lulusan SMP lebih berminat ke SMK,” ujar Anita Yuniarti, Humas SMA Muhammadiyah Kepanjen.
Tahun ini sekolah tersebut mematok target 50 murid baru untuk mengisi dua kelas.
Paling tidak sampai 19 Juli mendatang, pihaknya akan mencari anak-anak yang putus sekolah di usia 15 sampai 19 tahun.
Rencananya, SMA Muhammadiyah Kepanjen akan memfasilitasi pendidikan mereka secara gratis.
Kondisi yang sama dialami SMA Islam Swasta Soerjo Alam di Kecamatan Ngajum.
Sejak membuka pendaftaran Maret lalu, hanya ada 16 siswa yang dipastikan serius.
“Mereka memang lulusan SMPI Soerjo Alam juga,” ujar Imam, salah satu guru di SMAI Soerjo Alam.
Berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, beberapa siswa yang sudah daftar mencabut berkas karena lokasi sekolah terlalu jauh.
Namun kekosongan itu segera digantikan beberapa siswa yang pindah ke SMAI Soerjo Alam.
Pihaknya pun mulai membangun mutu pendidikan yang konsisten agar para murid betah belajar dan bangga dengan sekolahnya. (ori/mel/aff/fat)
Editor : A. Nugroho