MALANG KOTA - Rencana pembangunan sekolah rakyat semakin mendekati kenyataan. Berkas usulan dari Pemkot Malang dinyatakan lengkap oleh Kementerian Sosial (Kemensos) RI pada Selasa lalu (22/4).
Jika tak ada halangan, Kota Malang bakal menjadi percontohan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto itu. Tahap pertama sekolah rakyat bakal dibuka pada bulan Juli mendatang. Ada dua lokasi yang diusulkan Pemkot Malang. Yang pertama yakni Kampus Politeknik Kota Malang.
Selanjutnya yakni Rusunawa Tlogowaru. Ada satu lagi yakni Kantor BPSDM di Jalan Kawi. Tempat itu merupakan usulan dari Pemprov Jawa Timur.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso memimpin langsung perwakilan pemkot untuk mempresentasikan persiapan akhir kepada desk sekolah rakyat. Tim dari Pemkot Malang itu terdiri dari beberapa kepala perangkat daerah.
Baca Juga: Verifikasi 7.000 Calon Siswa Sekolah Rakyat di Malang
Di antaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suwarjana, Kepala Dinsos P3AP2KB Donny Sandito, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Subkhan, dan Kepala DPUPRPKP Dandung Djulharjanto.
Setelah memberikan dokumen dan presentasi, tim Pemkot Malang menandatangani berita acara usulan penyelenggaraan sekolah rakyat. Itu menandakan semua berkas dinyatakan lengkap dan diterima perwakilan pemerintah pusat.
”Kami sampaikan total luas bangunan yang bisa digunakan sekolah rakyat mencapai 8.000 meter persegi. Itu sudah dilengkapi beberapa fasilitas. Seperti ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, dan rumah susun,” jelas Erik.
Hanya saja, apabila digunakan untuk sekolah rakyat, perlu dilakukan renovasi di beberapa bagian. Erik menambahkan, pihaknya juga menyebut sudah melakukan verifikasi calon siswa. Berdasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dengan fokus utama pada keluarga yang masuk dalam desil 1 dan desil 2. Atau, masuk kategori miskin ekstrem.
Baca Juga: Hari Ini Presentasi Persiapan Sekolah Rakyat untuk Kota Malang di Jakarta
”Jadi tidak hanya lahan bangunan, kami juga mempersiapkan data calon siswa sekolah rakyat. Dari data yang sudah ada, sekarang sudah diverifikasi siapa saja yang berhak mendapat manfaat program ini,” papar mantan kepala dinas lingkungan hidup itu.
Sementara itu Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan, saat ini masih tahap penyampaian berkas. Pemkot akan menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan tahap pertama. Ketika dipastikan terpilih, pemerintah pusat yang melakukan renovasi bangunan.
”Kami menunggu informasi lanjutan dari pemerintah pusat. Tetapi kalau dilihat perkembangannya, kami optimistis mulai berjalan Juli,” tuturnya.
Wahyu menambahkan, dengan program itu, pihaknya berharap tidak ada lagi anak putus sekolah di Kota Malang. (adk/by)
Editor : Aditya Novrian