MALANG KOTA - Selain infrastruktur, persiapan untuk operasional program sekolah rakyat juga terus berjalan. Operasional paling besar ada di Kota Malang. Sebab, proyeksinya ada 181 pelajar yang bisa ditampung dalam program pendidikan asrama untuk anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tersebut.
Bila ditotal, operasional sekolah rakyat di Malang Raya pada tahun pertama bisa menampung 256 pelajar (baca grafis). Semua bakal berpusat di Kota Malang dan Kota Batu. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito menuturkan, jumlah pendaftar sebelumnya mencapai 240 anak.
Dari angka itu, pihaknya melakukan verifikasi, hingga akhirnya berkurang menjadi 181 anak. ”Dari total pendaftar, ada yang tidak sesuai persyaratan dan ada yang mengundurkan diri. Akhirnya jenjang SMA terisi 77 siswa dan SMP 104 siswa,” terang Donny. Untuk jenjang SD, di Kota Malang nihil pendaftar. Alasannya karena orang tua masih berat mengizinkan anaknya mengikuti pendidikan di asrama.
Dengan total 181 murid, sekolah rakyat tahap pertama di Kota Malang bakal terbagi dalam tujuh rombongan belajar (rombel) atau kelas. Per kelasnya rata-rata akan diisi 25 siswa. Mereka akan ditempatkan di dua tempat.
Pertama di Gedung Politeknik Kota Malang (Poltekom) di Jalan Raya Tlogowaru, Kecamatan Kedungkandang. Selanjutnya di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim di Jalan Kawi, Kecamatan Klojen.
Donny menuturkan, Dinsos Kota Malang kini tinggal menunggu jadwal dan petunjuk teknis pelaksanaan tes kesehatan dari Kementerian Sosial. Dia optimistis, seluruh tahap akan selesai sebelum awal tahun ajaran baru. ”Sesuai informasi terakhir, tes kesehatan akan dilaksanakan sekitar bulan Juli. Kami terus berkoordinasi agar tidak ada kendala,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana menambahkan, setelah rapat virtual dengan kementerian terakhir, per jenjang diperkirakan butuh 10 guru. Dengan adanya empat rombel SMP dan tiga rombel SMA, estimasi kebutuhan guru mencapai 20 orang.
Jana menuturkan, disdikbud masih menunggu mekanisme rekrutmen guru. Pemkot Malang akan dilibatkan dalam proses seleksi tenaga pendidik tersebut.
”Sambil menunggu mekanisme, kami masih memetakan guru-guru yang berpotensi masuk ke sekolah rakyat,” terang dia. Persyaratan guru sekolah rakyat kemungkinan besar wajib berstatus PNS atau PPPK. Kemudian pernah mengikuti program sekolah penggerak. ”Kalau kurikulum nanti disiapkan kementerian, karena ada tambahan dibandingkan sekolah biasa,” ujar pria kelahiran Bantul itu.
Di Kota Batu, proses seleksi untuk calon pelajar sekolah rakyat juga sudah digelar. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu Lilik Fariha menjelaskan, skema rekrutmen siswa sekolah rakyat telah mengalami kelonggaran regulasi. Sebelumnya, Pemkot Batu menyeleksi ratusan keluarga dalam kategori miskin desil 1 dan 2. Hasilnya ada 45 siswa yang ditetapkan masuk sekolah rakyat.
”Sesuai arahan Pemprov Jawa Timur, kami kerja sama dengan Kabupaten Malang. Seperti Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon,” terangnya. Mekanisme penggabungan lintas daerah itu dilakukan karena aset yang digunakan sekolah rakyat merupakan aset milik Pemrov Jatim. Sehingga, proses rekrutmen masing-masing daerah akan langsung diserahkan ke Pemprov.
Jika tidak ada aral, Lilik menegaskan jika penyerahan aset dan penetapan siswa kepada Pemprov Jatim akan dilakukan pada 4 Juni mendatang. Pemkot Batu juga mendapat tugas tambahan untuk merekrut tenaga pengajar. Seperti disampaikan Menteri Sosial (Mensos) RI Saifullah Yusuf dalam kunjungannya ke Kota Batu, 19 Mei lalu. Gus Ipul sapaan akrabnya menyebut, jika rekrutmen tenaga guru akan langsung dilimpahkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen).
”Termasuk di daerah masing-masing melalui Dinas Pendidikan juga akan membantu proses perekrutan,” kata dia saat itu. Wali Kota Batu Nurochman menjelaskan, skema rekrutmen guru sekolah rakyat kini dalam tahap pembahasan. Pasalnya, jumlah guru yang sudah ada di sekolah negeri masih belum ideal. ”Sesungguhnya kami masih kekurangan guru, jadi kalau sistem eksisting sepertinya cukup sulit,” tuturnya.
Di Kabupaten Malang, operasional sekolah rakyat baru dimulai pada tahap atau tahun kedua. Sebab, lahan yang tersedia masih berupa tanah kosong. Namun, dipastikan ada 30 siswa yang akan bersekolah di UPT Panti Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak (PPSPA) Bima Sakti, Kota Batu.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang Pantjaningsih Sri Redjeki menyampaikan, 30 anak tersebut merupakan pengajuan dari Pemprov Jatim dan telah dilakukan verifikasi.
Mereka akan bergabung dengan 45 siswa lainnya dari Kota Batu. ”Untuk tahap kedua nanti, sesuai proposal yang diajukan, masing-masing tingkatan, yaitu SD, SMP, dan SMA ada tiga rombel (rombongan belajar). Setiap rombel ada 25 siswa,” ujarnya.
Sehingga, jika ditotal, masing-masing jenjang ada 75 siswa yang ditampung. Jadi, pada operasional tahun kedua sekolah rakyat, Kabupaten Malang bisa menampung total 225 siswa. Seperti diberitakan, sekolah rakyat di Kabupaten Malang akan dibangun di Desa Srigonco, Kecamatan Bantur. Kebutuhan anggaran pembangunannya sekitar Rp 200 miliar. (by)
Editor : A. Nugroho