MALANG KOTA – Sebanyak 100 siswa calon peserta Sekolah Rakyat Kota Malang dijadwalkan mulai mengikuti kegiatan belajar pekan depan. Saat ini, seluruh persiapan tinggal menunggu satu tahap yakni tes kesehatan dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang Donny Sandito menjelaskan bahwa saat ini tinggal menunggu pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi siswa.
”Kemungkinan tes kesehatan digelar pekan ini. Tes kesehatan untuk pendataan siswa, memiliki penyakit menular atau tidak menular,” ujarnya, kemarin (6/7).
Sementara itu, untuk pembagian seragam, Pemkot juga masih menunggu jadwal distribusi dari pusat. Namun Donny memastikan bahwa proses pengukuran sudah dilakukan, sehingga tinggal menunggu logistik seragam dikirimkan.
Secara umum, Donny menyebut seluruh komponen pendukung sudah tersedia. Termasuk 27 tenaga pendukung yang telah disiapkan untuk mengelola Sekolah Rakyat. Mereka terdiri dari tata usaha, bendahara, operator sekolah, wali asrama, wali asuh, satpam, juru masak, hingga petugas kebersihan.
”Wali asrama dan wali asuh sudah lengkap. Termasuk kepala sekolah sudah ada,” lanjut mantan Kabag Humas Pemkot Malang itu.
Untuk kesiapan fisik gedung, Donny mengungkapkan progres renovasi Gedung Poltekom sudah mendekati rampung. Hingga pekan lalu tercatat 80 persen, dan kini mulai dilengkapi bangku serta perabotan lain.
Sementara untuk tenaga pendidik, penyiapannya berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang. Kepala Disdikbud Suwarjana menjelaskan, pihaknya telah mengusulkan 25 calon guru, yang akan diseleksi menjadi 22 orang sesuai kebutuhan.
”Di Poltekom kebutuhan 22 orang. Mereka merupakan guru jenjang SMP,” terang Suwarjana.
Para pengajar tersebut berasal dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pra-jabatan, meski belum berstatus sebagai PNS. Sedangkan dua kepala sekolah yang ditunjuk sudah berstatus PNS aktif.
”Nanti sistem gaji berbeda, mereka akan digaji Kementerian Sosial, bukan lagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ada alih pegawai,” tandasnya. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho