MALANG KOTA – Kekurangan guru di jenjang SD dan SMP masih menjadi pekerjaan rumah serius. Bahkan, sejumlah guru harus mengajar di luar jam kerja ideal atau merangkap mata pelajaran yang bukan bidangnya.
Ketua PGRI Kota Malang Agus Wahyudi mengungkapkan, saat ini diperkirakan jumlah kekurangan sekitar 200 guru. Kondisi itu terjadi karena tiap tahun banyak guru yang pensiun. Sementara pengangkatan guru baru masih belum bisa mengimbangi kebutuhan.
”Sesuai aturan, maksimal jam mengajar adalah 40 jam per minggu. Namun, masih banyak guru yang mengajar di atas itu,” ungkap Agus yang juga Kepala SMPN 5 Malang kemarin (4/8).
Dampaknya, ada sekolah yang harus memutar otak. Misalnya, ketika kekurangan guru agama, terpaksa guru olahraga mengisi pelajaran tersebut agar siswa tetap mendapat pembelajaran.
”Kalau ada guru yang jamnya masih 24, biasanya diminta mengisi pelajaran lain. Tapi ini tentu bukan solusi jangka panjang,” tambahnya.
Masalahnya, sekolah saat ini tidak lagi diperkenankan merekrut guru honorer secara mandiri. Seluruh proses pengangkatan guru berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, PGRI Kota Malang berkomitmen mendorong pengajuan tambahan formasi guru.
”Kami akan melakukan pemetaan dan meminta kebijakan khusus agar kebutuhan guru bisa segera dipenuhi,” tegas Agus.
Sementara Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan tenaga guru di Kota Malang. Pada 2024, Pemkot Malang telah membuka 592 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru.
”Pemkot tentu mendukung, tapi kewenangannya ada di pusat. Kami akan bantu pengusulan sekaligus memperhatikan kesejahteraan dan kualitas guru,” ujarnya.
Wahyu juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas guru dalam menghadapi era digital. Salah satunya pelatihan artificial intelligence (AI) dan coding yang sudah diinisiasi oleh PGRI. ”Hal seperti itu perlu dilanjutkan agar guru tidak tertinggal zaman,” tandasnya. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho