MALANG KOTA – Tak adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengantongi Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS) membuat sekolah harus lebih meningkatkan kewaspadaan. Guru di masing-masing sekolah harus memastikan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) laik dikonsumsi.
Perlunya kewaspadaan itu juga disampaikan oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dia menegaskan, guru wajib teliti dalam penerimaan menu MBG. Jika dirasa tidak layak dimakan atau terlihat mencurigakan, pihak sekolah bebas menolak dan mengembalikan kepada SPPG yang bersangkutan. ”Bisa dilihat melalui baunya atau visual ketika makanan diterima. Saya minta guru tak ragu mengecek dan menolak jika memang dianggap tidak bisa dimakan,” tandas Wahyu kemarin (23/10).
Selain meminta guru waspada, Wahyu juga sudah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk penanganan MBG. Terdiri atas dinas ketahanan pangan dan pertanian (dispangtan), dinas kesehatan (dinkes) hingga perwakilan SPPG. Dia berharap pihak sekolah dapat memanfaatkan satgas tersebut, ketika ada temuan MBG yang tidak layak dikonsumsi. ”Misalnya seperti berbau, bisa dilaporkan ke dinas kesehatan agar langsung dilakukan pengecekan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang drg Muhammad Zamroni memaparkan, upaya untuk mengantisipasi makanan yang rusak harus dilakukan dua arah, baik dari SPPG maupun pihak sekolah. Dari SPPG, makanan harus dipastikan proses pengolahannya sesuai prosedur. ”Yang terbaru, kami mendapat informasi bahwa pengolahan makanan tidak boleh di bawah jam 12 malam. Pemerintah pusat rencananya juga akan mengesahkan perpres terkait MBG,” kata Zamroni.
Selain pengolahan, ada aspek lain yang harus diperhatikan. Salah satunya kebersihan air untuk mencuci. Sebab, jika air tidak bersih, maka akan timbul bakteri pada peralatan yang digunakan untuk mengolah makanan maupun pada food trail atau ompreng.
Sementara dari pihak sekolah, sejak awal pemkot sudah melakukan pendataan. Pendataan itu meliputi kondisi siswa yang memiliki alergi atau pantangan terhadap makanan tertentu. Kemudian para guru diminta memeriksa makanan terlebih dulu sebelum didistribusikan ke para pelajar. ”Jadi, dilihat dulu apakah menu makanannya ada yang tidak beres seperti berbau. Kalau ada yang demikian, bisa dilaporkan. Nanti akan dibantu mengecek oleh Tenaga Sanitasi Lingkungan (TSL) puskesmas terdekat," terang Zamroni.
Kasus terbaru yang masuk dinkes adalah makanan tidak laik konsumsi di dua sekolah di kawasan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru. Untuk mengantisipasi agar hal serupa tidak terulang, pihaknya rutin melakukan evaluasi bersama SPPG setiap sebulan sekali. Tujuannya untuk mengetahui adanya permasalahan dalam pendistribusian makanan atau tidak.
Terpisah, Kepala SMP Mardiwiyata Yoseph Banggo menyampaikan, sekolahnya baru menerima MBG selama sebulan ini. "Pelaksanaannya sebelum puasa kemarin, tapi belum dilanjutkan karena infonya sekolah saya masih jauh dari SPPG terdekat,” ungkapnya.
Dia mengatakan, persyaratan jarak sekolah dengan SPPG harus kurang dari 2 kilometer. Sebelumnya, pihaknya mendapat jatah MBG dari SPPG di Jalan IR Rais. Meski hanya berlangsung sebulan, Yoseph mengaku pelayanan SPPG sudah baik. Sebelum mendapat MBG, ada pendataan dulu untuk para pelajar. Tujuannya untuk mengetahui adanya alergi pada para pelajar.
Kemudian saat pelaksanaan, para guru membantu mengecek makanan. Untuk memastikan kondisi makanan masih layak, tidak bau, dan tidak rusak. ”Sehari sebelumnya kami juga diberi tahu menu yang akan dikirim. Jadi besoknya kami bisa mengecek apakah menunya sama atau tidak," terang Yoseph.
Wadah makan yang digunakan pun selalu bersih. Setiap selesai makan pihak SPPG juga menyediakan kantong khusus. Tujuannya untuk menempatkan makanan yang tidak habis. Makanan yang tidak habis nantinya dievaluasi apakah ada kondisi tertentu yang membuat tidak dihabiskan oleh para pelajar.(mel/adk/dan)
Editor : A. Nugroho