MALANG KOTA - Perbaikan sekolah rusak bisa dilakukan dengan berbagai cara. Tak hanya mengandalkan APBD atau bantuan pemerintah pusat saja. Peran swasta lewat dana Corporate Social Responsibility (CSR) juga bisa dimaksimalkan.
Sayangnya, sejak 2025 lalu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang kurang memaksimalkannya. Alhasil, bantuan CSR untuk sekolah rusak terakhir disalurkan pada 2024 lalu. Saat itu ada 11 sekolah yang mendapat perbaikan dari dana pihak swasta.
Karena 2025 lalu tak diurus disdikbud, tidak ada dana CSR sama sekali untuk perbaikan sekolah. ”Tahun (2026) ini juga belum ada pengajuan (bantuan CSR untuk sekolah rusak) dari disdikbud,” ujar Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan.
Biasanya, pengajuan dana bantuan dari pihak swasta itu memang dibuka saat forum CSR. Namun tahun ini belum ada tanda-tandanya. Arif juga menunggu kepastian agar CSR tahun ini tidak mandek lagi. Khususnya untuk perbaikan sekolah di Kota Malang.
Hal serupa juga disampaikan Ketua Bidang Sosial dan Kemiskinan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kota Malang dr Lisa Setyowati. Dia menyebut belum ada survei untuk program CSR yang berkaitan dengan pendidikan. ”Kami masih menunggu kepengurusan forum TSP melalui surat keputusan tahun 2026-2028,” ucap dia. (aff/by)
Editor : A. Nugroho