KEPANJEN – Ratusan SD negeri di Kabupaten Malang yang mengalami krisis siswa menjadi perhatian serius wakil rakyat. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zia’ul Haq mengatakan, salah satu penyebab minimnya siswa di SDN tersebut karena kalah bersaing dengan sekolah swasta. Umumnya, lanjut Zia, sekolah swasta membuka pendaftaran terlebih dahulu.
“Sehingga sekolah negeri menjadi pilihan kedua setelah tidak lolo seleksi di sekolah swasta,” ucap Zia yang juga Ketua Fraksi Partai Gerindra kemarin.
Oleh karena itu, Zia menyarankan supaya pendaftaran SD negeri dan swasta dilaksanakan serentak. Sehingga masyarakat bisa memilih antara dua sekolah tersebut. Sambil menunggu penerapan aturan tersebut, dia melanjutkan, sekolah seharusnya bisa dilaksanakan merger (penggabungan). Namun, terdapat banyak kendala teknis di lapangan. Mulai pendataan di dapodik, guru, hingga seragam.
“Saat ini, pembelajaran harus tetap dimaksimalkan. Kualitas pembelajaran diutamakan dibanding kuantitas. Termasuk gurunya,” imbuhnya.
Sementara sejak awal Januari lalu, Pemkab Malang mulai menginventarisasi sekolah-sekolah tersebut supaya problem segera teratasi. Bupati Malang H M. Sanusi mengatakan, sekolah dengan jumlah siswa kurang dari 20 anak per kelas akan diusulkan untuk merger. Misalnya SDN 1 Pulungdowo yang punya 51 siswa, SDN 2 Tumpukrenteng dengan jumlah siswa 31 anak, serta SDN 3 Toyomarto dengan jumlah siswa 45 anak.
“Minimnya siswa dapat berpengaruh terhadap minat belajar anak. Sehingga hasil pembelajaran pun tidak maksimal,” kata dia.
Dia juga menjelaskan, merger sekolah juga dilakukan supaya distribusi guru lebih efisien. Apalagi saat ini jumlah guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Malang pun terbatas.(yun/dan).
Editor : Mahmudan