Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Miris, SMP di Kabupaten Malang Tetap Bertahan meski Hanya Punya 1 Murid dalam Satu Kelas

Indah Mei Yunita • Kamis, 18 Juni 2026 | 17:31 WIB

 

HIBAH DARI PUSAT: Dua pelajar SMPN 3 Kepanjen memanfaatkan papan interaktif untuk pembelajaran, beberapa waktu lalu. Di Kabupaten Malang, sudah ada 2.124 sekolah yang menerima bantuan papan interaktif
HIBAH DARI PUSAT: Dua pelajar SMPN 3 Kepanjen memanfaatkan papan interaktif untuk pembelajaran, beberapa waktu lalu. Di Kabupaten Malang, sudah ada 2.124 sekolah yang menerima bantuan papan interaktif

 

KEPANJEN - Masih ada puluhan SMP swasta yang kekurangan siswa atau sepi peminat. Meskipun tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah siswa dalam rombongan belajar (rombel) di sekolah swasta, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyarankan 32 siswa. Namun di Kabupaten Malang masih ada sekolah yang total siswanya kurang dari 60 anak.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kabupaten Malang Manan Supriadi mengatakan, berdasar data tahun lalu, 25 persen atau 65 dari 260 SMP swasta kekurangan siswa.

“Total siswa dari kelas 7-9 kurang dari 60 anak. Bahkan ada beberapa sekolah yang tetap jalan meskipun punya 2-5 siswa,” kata Manan yang menjabat Kepala SMP Budi Mulia Pakisaji kemarin (17/6).

Berbeda dengan SMP negeri yang setiap lembaganya memiliki pagu, tidak semua SMP swasta dibatasi pagu. Hanya sekolah-sekolah tertentu yang memberlakukan pagu. Biasanya menyesuaikan sarana dan prasarana (sarpras), serta mempertahankan kualitas. Itu hanya diterapkan SMP swasta unggulan. Sedangkan mayoritas SMP swasta tidak mempunyai pagu. Mereka menerima berapa pun jumlah pendaftar.

Seperti diberitakan, 10 persen dari SMP swasta memiliki segmen masyarakat menengah ke atas. Biasanya sekolah tersebut dijadikan pilihan pertama yang sudah membuka sistem inden sejak anak masih duduk di bangku kelas lima SD.

Sedangkan 75 persen di antaranya diminati oleh masyarakat menengah. Secara biaya, biasanya menerapkan subsidi silang. Sebab, latar belakang keluarga siswa dan siswinya beragam. Ada yang mampu dan tidak mampu.

“Kemudian ada juga sekolah swasta yang menampung anak yang tidak mau bersekolah,” kata Manan.

Biasanya, dia melanjutkan, pihak sekolah akan membujuk anak-anak yang dikeluarkan atau keluar dari sekolah lamanya untuk kembali menuntut ilmu. Apalagi, jenjang SMP termasuk dalam wajib belajar sembilan tahun.

Sehingga, sudah seharusnya anak-anak tersebut melanjutkan pendidikannya. “Ini pekerjaan teman-teman yang siswa di sekolahnya minim,” lanjutnya.

​Sementara untuk tahun ajaran baru 2026/2027, pihaknya masih melakukan pemantauan dan belum menyimpulkan apakah angka tersebut akan meningkat atau menurun. Data pasti baru terlihat pada Juli nanti.

“Teman-teman di sekolah swasta lain biasanya tetap membuka pendaftaran hingga pelaksanaan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) dimulai,” pungkasnya. (yun/dan).

Editor : Mahmudan
#SPMB Malang #Krisis Siswa #Pendidikan Malang