Malang Bakal Punya Sekolah Nasional Terintegrasi, Habiskan Biaya hingga Rp 300 Miliar

Indah Mei Yunita • Dipublikasikan Jumat, 24 Juli 2026 | 14:40 WIB

 

Progres pembangunan Sekolah Rakyat di Bantur. (Pemkab Malang)
Progres pembangunan Sekolah Rakyat di Bantur. (Pemkab Malang)

 

DAMPIT – Setelah Sekolah Rakyat (SR), bakal ada satu lagi jenis sekolah di Kabupaten Malang yang dibiayai pemerintah pusat. Namanya Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Sekolah itu rencananya akan dibangun di Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengatakan, pihaknya sudah diajak berkomunikasi oleh Pemerintah Pusat. Informasi yang diterima Tomie, pusat membutuhkan lahan seluas 20-30 hektare.

Meski begitu, pihaknya menyediakan lahan lebih luas. Lokasinya di Dampit, yakni 50 hektare.

”Pemerintah pusat juga sudah menyampaikan kepada kami, bahwa lahan yang digunakan hanya sekitar 18 hektare,” ujar Tomie ditemui di DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.

Dia memastikan, lahan tersebut merupakan aset Pemkab Malang dan peruntukannya sudah sesuai untuk pembangunan SNT. Tomie melanjutkan, pemerintah pusat juga sudah mengecek lahan tersebut dan telah disetujui.

”Anggaran untuk SNT sekitar Rp 300 miliar. Sekitar Rp 250 miliar di antaranya untuk konstruksi bangunan, kemudian operasional butuh sekitar Rp 30 miliar. Juga untuk keperluan lain-lain,” imbuh pejabat eselon II B Pemkab Malang itu.

Seluruh biaya pembangunan ditanggung pusat. Rencananya akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Digunakan untuk pembangunan ruang kelas yang lengkap disertai sarana dan prasarananya,” kata dia.

Sebagai informasi, sekolah terintegrasi merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah tersebut ditarget segera terwujud di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Namun saat ini, Kabupaten Malang baru menjadi satu-satunya daerah di Jatim yang akan melaksanakan program tersebut.

Dia mengatakan, sekolah terintegrasi tersebut sebagai upaya pemerataan pendidikan yang akan menyatukan pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan SMK dalam satu kawasan pendidikan terpadu.

“Berbeda dengan Sekolah Rakyat (SR) yang menerima siswa dari keluarga tidak mampu (desil 1-4). Penerimaan di SNT nanti melalui tes,” ungkap dia .

”Siswa-siswinya juga khusus dari Kabupaten Malang,” beber pejabat senior Pemkab Malang itu.

Tomie menjelaskan, pembangunan sekolah tersebut merupakan wujud sinergi program kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Yakni penguatan atau pembentukan SDM unggul melalui sekolah.

Selain SNT, dia melanjutkan, pemerintah pusat juga memiliki program SR, Sekolah Taruna Nusantara (STN) dan Sekolah Garuda. Di Kabupaten Malang, lokasi SNT terletak di Desa Gampingan.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi menyampaikan, eksekutif maupun legislatif sudah membahas pembangunan sekolah Nusantara tersebut. Pembahasan dilakukan melalui rapat koordinasi (rakor) di Gedung DPRD Kabupaten Malang beberapa waktu lalu.

“Hasilnya, kami sepakat mendukung pendirian sekolah tersebut. Menurut kami, pendirian sekolah merupakan langkah yang bagus untuk meningkatkan SDM,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Dia melanjutkan, Pemkab Malang sudah melaksanakan tahapan-tahapan yang diperlukan. Hanya saja, pemkab masih membutuhkan surat dukungan dari legislatif. Dia menyebut, surat tersebut saat ini sudah disampaikan kepada pemkab.

“Terkait penyiapan lahan di Dampit, kami menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif,” pungkasnya. (yun/dan).

Editor : Mahmudan
Sekolah rakyat Malang Sekolah Nasional Terintegrasi Pendidikan Malang