MALANG KOTA, RADAR MALANG – Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Malang (Unisma) mendorong penguatan mekanisme musyawarah (syura) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal itu mengemuka dalam bedah buku Musyawarah (Syura): Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan yang Dikehendaki Publik karya Guru Besar Hukum Unisma Prof Dr Bambang Saputra, SH., SH.I., MH.I., Rabu (26/8).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Gedung Pascasarjana Unisma itu diikuti sekitar 200 peserta. Hadir jajaran Forkopimda Malang Raya, pimpinan fakultas hukum se-Jawa Timur, organisasi masyarakat sipil, hingga mahasiswa.
Wakil Dekan I FH Unisma Prinastika Prajna Paramitha mengatakan, bedah buku menjadi ruang untuk mengembangkan pemikiran kritis mengenai politik hukum pembentukan undang-undang. Menurutnya, produk legislasi harus dibangun secara partisipatif, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bedah buku ini penting untuk mengembangkan pemikiran kritis terhadap pembentukan perundang-undangan. Harapannya lahir peraturan yang partisipatif, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Rektor Unisma Prof Drs H. Junaidi, M.Pd., Ph.D., menilai intensitas kegiatan akademik di luar perkuliahan menjadi indikator kualitas sebuah program studi. Ia menyebut Program Studi Ilmu Hukum FH Unisma telah mengantongi akreditasi internasional dari FIBAA serta akreditasi Unggul secara nasional.
Prof Junaidi juga menyoroti dua mekanisme pengambilan keputusan, yakni musyawarah dan voting. Menurutnya, musyawarah harus menjadi pilihan utama karena memberi ruang setara bagi seluruh pihak, termasuk kelompok minoritas.
Dalam musyawarah, pemikiran kelompok minoritas yang memiliki kualitas lebih baik tetap berpeluang disepakati. Semangat syura ini juga selaras dengan ajaran Alquran,” katanya.
Sementara itu, Dekan FH Unisma Dr Arfan Kaimuddin, SH., MH., menjelaskan buku tersebut lahir sebagai respons atas dinamika konstitusionalitas pembentukan undang-undang di Indonesia.
Salah satu pijakannya ialah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 yang menegaskan tiga hak partisipasi publik, yakni hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan.
Arfan mengungkapkan, tren pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi terus meningkat. Hingga 5 Agustus 2026, tercatat 2.469 perkara pengujian undang-undang telah diputus sejak MK berdiri. Sepanjang 2026 saja, permohonan judicial review sudah menembus lebih dari 300 perkara, meningkat dibanding 284 perkara pada 2025.
Penulis buku Prof Bambang Saputra mengatakan, karya yang diadaptasi dari disertasinya di Universitas Padjadjaran itu berangkat dari kegelisahan atas banyaknya undang-undang yang langsung digugat ke MK setelah disahkan.
Menurutnya, akar persoalan terletak pada proses musyawarah yang belum melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna. Ia menekankan tiga pilar utama syura, yakni subjek yang bermusyawarah, metode musyawarah, dan kualitas produk hukum yang dihasilkan.
Siapa yang terkena dampak langsung dari undang-undang wajib diundang dan didengar aspirasinya. Dengan meaningful participation antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, potensi cacat formil maupun materiil dapat diminimalkan sejak awal,” tegasnya.
Bedah buku dipandu Ketua Program Studi Ilmu Hukum FH Unisma Dr Hisbul Lutfi Ashsyarofi, SH., MH., dan menghadirkan lima panelis pakar hukum, di antaranya Prof Achmad Sodiki, Prof Moh. Fadli, Prof Suparji, Prof Misranto, serta M. Fahrudin Andriyansyah, SH., MH., yang mengulas konsep syura dari perspektif hukum tata negara, sosiologi hukum, hingga pembentukan peraturan perundang-undangan. (llk)
Editor : A. Nugroho