JAKARTA - Dalam upaya memperkuat relevansi pendidikan tinggi vokasi dan mendorong perbaikan mutu pelayanan publik, tim peneliti Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan serangkaian kegiatan program Dosen Berkarya (DOKAR) 2026 bersama Ombudsman Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (14/9) hingga Rabu (16/9) di Jakarta.
Rangkaian kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pengusul DOKAR 2026, Hapsari Dian Sylvatri, S.S., M.I.Kom., beserta para anggota tim peneliti, yaitu Susilowati, S.Sos., M.AB dan Lintang Edityastono, S.AB., M.AB. Dari pihak mitra, kegiatan disambut hangat dan dihadiri oleh Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.
Program DOKAR 2026 kali ini mengusung kajian riset kolaboratif bertajuk "Analisis Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Pendekatan SERVQUAL: Studi Kolaboratif Penanganan Laporan Masyarakat pada Ombudsman Republik Indonesia". Melalui pendekatan keilmuan administrasi bisnis dan manajemen mutu layanan, riset ini bertujuan mengukur serta memetakan kesenjangan (gap) antara harapan masyarakat dengan realisasi penanganan laporan di lapangan guna menghadirkan rekomendasi perbaikan layanan yang aplikatif.
Ketua Tim DOKAR 2026, Hapsari Dian Sylvatri, mengatakan bahwa sinergi ini merupakan wujud nyata kontribusi pendidikan vokasi dalam merespons isu-isu strategis nasional. "Pendidikan vokasi memiliki komitmen mendasar untuk menghadirkan riset terapan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan instansi pemerintah. Melalui kolaborasi bersama Ombudsman RI ini, kami menggabungkan kerangka akademik manajemen mutu layanan dengan pengalaman empiris lapangan, sehingga dihasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan penanganan laporan masyarakat," ujar Sylvatri.
Wakil Ketua Ombudsman RI, Dr. Rahmadi Indra Tektona, menyambut baik inisiatif kolaborasi riset terapan ini dan mengapresiasi langkah Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. "Kami sangat menyambut terbuka sinergi akademik ini. Penanganan laporan masyarakat adalah jantung dari fungsi pengawasan Ombudsman RI, sehingga kepuasan, keterbukaan, dan responsivitas menjadi prioritas utama kami. Kajian ilmiah berbasis data objektif dari tim fakultas Vokasi UB akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam memperkuat standar pelayanan dan efektivitas penanganan laporan publik di lembaga kami," bebernya.
Kegiatan tiga hari yang diisi dengan diskusi terarah, pengumpulan data empiris, dan validasi instrumen riset tersebut diakhiri dengan penandatanganan dokumen kerjasama resmi berupa Implementation Agreement (IA) antara fakultas Vokasi Universitas Brawijaya dan Ombudsman Republik Indonesia. Penandatanganan ini tidak hanya menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menghasilkan luaran akademik berupa publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi, melainkan juga menjadi landasan awal bagi pembukaan berbagai program kemitraan berkelanjutanlainnya di masa depan.
Lebih lanjut, kemitraan strategis ini dirancang sebagai pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas, seperti program magang mahasiswa untuk memberikan pengalaman kerja nyata dalam pengawasan pelayanan publik, kegiatan retooling dosen guna meningkatkan pemahaman praktis di lembaga pemerintah, pengabdian kepada masyarakat bersamamengenai edukasi hak-hak pelayanan publik, hingga penyelenggaraan kuliah tamu yang menghadirkan para praktisi Ombudsman RI ke lingkungan kampus.
Sinergi riset terapan dan kemitraan ini secara langsungmendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutanatau Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh. Dalam konteks SDGs, penerapan tata kelolapemerintahan yang baik (good governance) atau good governance is the core foundation for achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia by ensuring accountability, transparency, and effective public resource management. Melalui penguatan tata kelola yang baik ini, akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan sumber daya publik dalam proses pelayanan laporan masyarakat dapatterwujud secara optimal.
Dengan dilaksanakannya penandatanganan Implementation Agreement ini, Fakultas Vokasi UB dan Ombudsman RI berharap hasil dari program Dosen Berkarya 2026 tidak hanyaberhenti pada pencapaian akademik semata, tetapi turut memberikan sumbangsih nyata dalam meningkatkankepercayaan masyarakat (public trust) terhadap lembagapengawas publik di Indonesia.
Editor : Indra Andi