JAKARTA - Dalam upaya memperkuat relevansi pendidikan tinggi vokasi dan mendorong perbaikan mutu pelayanan, Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya (UB) menggelar program Dosen Berkarya (DOKAR) 2026. Acara yang berlangsung tiga hari, 14-16 September lalu dilaksanakan dengan Ombudsman RI.
Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Ketua Tim Pengusul DOKAR 2026 Hapsari Dian Sylvatri bersama anggota. Dari pihak mitra, hadir Wakil Ketua Ombudsman RI Dr Rahmadi Indra Tektona SH MH.
"Pendidikan vokasi memiliki komitmen mendasar untuk menghadirkan riset terapan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan instansi pemerintah,” ujar Sylvatri kemarin.
Dia mengatakan, sinergi ini merupakan wujud nyata kontribusi pendidikan vokasi dalam merespons isu-isu strategis nasional.
”Melalui kolaborasi bersama Ombudsman RI, kami menggabungkan kerangka akademik manajemen mutu layanan dengan pengalaman empiris lapangan, sehingga dihasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu pelayanan penanganan laporan masyarakat," tambahnya.
Di lain pihak, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyambut baik inisiatif kolaborasi riset terapan dan mengapresiasi langkah Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya.
"Kami sangat menyambut terbuka sinergi akademik ini. Penanganan laporan masyarakat adalah jantung dari fungsi pengawasan Ombudsman RI, sehingga kepuasan, keterbukaan, dan responsivitas menjadi prioritas utama kami,” katanya.
”Kajian ilmiah berbasis data objektif dari tim fakultas Vokasi UB akan menjadi masukan yang sangat berharga dalam memperkuat standar pelayanan dan efektivitas penanganan laporan publik di lembaga kami," tambah Indra.
Kegiatan tiga hari diisi dengan diskusi terarah, pengumpulan data empiris, dan validasi instrumen riset tersebut diakhiri dengan penandatanganan dokumen kerja sama resmi berupa Implementation Agreement (IA) antara Vokasi UB dan Ombudsman RI.
Penandatanganan ini tidak hanya menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menghasilkan luaran akademik berupa publikasi pada jurnal ilmiah terakreditasi, melainkan juga menjadi landasan awal bagi pembukaan berbagai program kemitraan berkelanjutan lainnya di masa depan.
Dia mengatakan, kemitraan strategis dirancang sebagai pintu masuk bagi kolaborasi yang lebih luas. Seperti program magang mahasiswa untuk memberikan pengalaman kerja nyata dalam pengawasan pelayanan publik, kegiatan retooling dosen guna meningkatkan pemahaman praktis di lembaga pemerintah, pengabdian kepada masyarakat mengenai edukasi hak-hak pelayanan publik, hingga penyelenggaraan kuliah tamu yang menghadirkan para praktisi Ombudsman RI ke lingkungan kampus.
Sinergi riset terapan dan kemitraan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Khususnya SDG 16 tentang perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.(zal/dan)
Editor : Mahmudan