MALANG KOTA, RADAR MALANG – Kabar menyusutnya dana perbaikan sekolah dibenarkan Ketua Komisi D DPRD Kota Malang Eko Herdiyanto. Dia menyebut bahwa itu terjadi karena ada beberapa program prioritas lainnya yang butuh tambahan anggaran.
Eko menegaskan, perbaikan sekolah sejatinya merupakan kebutuhan yang mendesak. Namun, DPRD dan Pemkot Malang harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.
”Kami ingin kalau bisa lebih dari Rp 1,5 miliar. Tetapi anggarannya sepertinya tidak memungkinkan,” tuturnya. Politisi PDIP tersebut menambahkan, idealnya kebutuhan anggaran perbaikan satu sekolah mencapai Rp 200 juta.
Sehingga kualitas atau mutu perbaikan bisa dijamin. ”Kalau lihat di pembahasan kemarin, satu sekolah maksimal Rp 150 juta,” ucap Eko.
Dia menambahkan, melihat anggaran yang tersedia, perbaikan sekolah tidak bisa dilakukan dalam skala besar. Maksimal hanya perbaikan sedang. ”Seperti perbaikan atap kemudian genteng yang hampir ambruk. Tidak bisa kalau membangun ulang,” paparnya.
Selain mengandalkan dana APBD, perbaikan sekolah juga bisa menggunakan APBN. Namun skema dengan APBN harus memenuhi sejumlah persyaratan yang ketat.
Sekolah harus mendaftar ke program revitalisasi satuan pendidikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Blimbing Priyo Hadi Wijayanto mengatakan, perbaikan dengan APBN dilakukan berdasar kategori kedaruratan. Masa tunggunya bisa sangat lama karena banyak sekolah yang mengusulkan.
Beberapa sekolah sudah mengajukan sejak tahun lalu. Meski sampai tahun ini masih belum masuk tahap validasi. Untuk itu, Hadi meminta sekolah rajin melakukan pembaruan data kerusakan.
Agar mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. ”Termasuk jika ada pengajuan pembangunan ruang baru. Sekolah bisa mengisi melalui sistem tersebut,” tuturnya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra