RADAR MALANG – Gempa bumi di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan respons yang terlambat dari pihak BMKG.
BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah pusat informasi dan prediksi cuaca, iklim, dan geofisika di Indonesia.
Tugasnya bertanggung jawab untuk menyediakan informasi dan peringatan dini tentang fenomena alam seperti gempa bumi, tsunami, badai, dan cuaca ektrem lainnya.
Pada tanggal 2 Maret 2025, daerah Jogja mengalami guncangan, dan masyarakat yang daerahnya terkena guncangan merasa bingung, apakah guncangan yang dirasa benar gempa bumi atau bukan karena BMKG tidak update mengenai hal tersebut.
Dari sebuah cuitan di platform X, sebuah akun dengan username @expelliarlmus menyatakan dan bertanya, “Cuy jogja gempa tapi bmkg ga langsung update, gara2 efisiensi kah”.
Cuitan tersebut mendapat banyak respons dari warga internet.
Respons yang diberi pun beragam, ada yang merespons dengan menyetujui cuitan awal, ada yang bertanya lokasi, ada yang cerita tidak merasakan guncangan, juga ada yang bercerita mengenai dampak efisiensi, ada pula yang menyarankan aplikasi agar mendapat informasi dengan baik dan awal.
Ada salah satu balasan yang membenarkan cuitan awal disertai bukti dari data dan efek efisiensi pemotongan anggaran BMKG.
Sekitar setengah jam kemudian, akun BMKG update mengenai gempa yang ternyata pusat gempa berada di laut 43 km barat daya Bantul, dengan kekuatan 4,4 magnitudo, kedalaman 22 km.
Dengan adanya pemotongan anggaran BMKG sebesar 50%, akurasi mengenai informasi fenomena alam terancam menurun. Hal ini berdampak salah satunya pada berkurangnya anggaran untuk pemeliharaan Alat Operasional Utama (Aloptama) yang dapat berakibat kemampuan observasi dan mendeteksi dinamika fenomena alam terganggu.
“Ketetapan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60%, dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih. Dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70%,” ujar Muslihuddin, kepala biro hukum dan organinasi BMKG.
Dampak yang didapat dari efisiensi ini sangat tidak bagus, BMKG meminta permohonan dispensasi anggaran kepada predisen Prabowo Subianto untuk ketahanan dan keselamatan masyarakat Indonesia.
Meskipun adanya efisiensi anggaran ini, kepala BMKG menyatakan bahwa BMKG menjamin terlaksananya operasional layanan informasi 24 jam dan secara terus-menerus.
Efisiensi anggaran pada BMKG ini sudah membuktikan keterlambatan informasi pada gempa bumi di Jogja tersebut.
Masyarakat melihat ketetapan dan kenyataan terhadap efisiensi ini merasa sangat marah, kecewa dan mempertanyakan terhadap efisiensi yang mempunyai dampak kurang baik ini. (fi)
Baca Juga: Pasar Takjil Jadi Sasaran Pencopet, Masyarakat Diminta Waspada!
Editor : Aditya Novrian