SUMBERPUCUNG – Tuntutan warga tiga desa yang menggelar aksi unjuk rasa di Bendungan Lahor pada Senin lalu (26/1) bakal ditanggapi Perum Jasa Tirta (PJT) I. Dalam waktu dekat, perusahaan pelat merah itu bertemu perwakilan aksi demonstrasi.
Direktur Utama (Dirut) PJT I Fahmi Hidayat mengatakan, pihaknya masih menimbang-nimbang tuntutan puluhan warga tersebut. “Kami masih mempelajari opsi-opsi yang ada,” ujarnya (29/1).
Seperti diberitakan, puluhan warga dari tiga desa menggelar aksi unjuk rasa di Bendungan Lahor, Desa Karangkates, Kecamatan Sumberpucung. Selain warga karangkates, mereka juga berasal dari desa Ngreco (Blitar) dan Jambuwer, Kecamatan Kromengan. Mereka meminta agar mendapat akses di area bendungan secara gratis. Tuntutan disuarakan sejak awal Januari lalu diberlakukan loket. Semua yang melintas harus membayar menggunakan e-money. Padahal selama ini warga sekitar tidak dikenakan biaya.
Baca Juga: Tak Lagi Bayar Karcis dan Tunai, Ternyata Sekarang Masuk Bendungan Lahor Mulai Gunakan E-Money
Selain itu, mereka juga mempermasalahkan perpanjangan kartu akses gratis setiap 6 bulan sekali. Perpanjangan itu dirasa memberatkan karena harus keluar biaya dan tidak semua warga mendapatkannya.
Fahmi mengaku sudah menggelar pertemuan dengan Pemdes Karangkates, namun tidak banyak solusi yang dihasilkan. “Kami perlu bertemu dengan semua pihak, termasuk warga pendemo dan pemdes. Untuk waktunya masih kami agendakan,” imbuh Fahmi.
Disinggung soal kartu akses gratis untuk warga setelah pemberlakuan gate otomatis dan berbayar, pihaknya sudah mendistribusikan 3 ribu keping kartu kepada warga sekitar. Untuk warga Desa Ngreco (Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar) sebanyak seribu kartu, dan untuk Karangkates 2 ribu keping. “Aturannya untuk Ngreco 1 kartu 1 pelat nomor. Kalau di Karangkates 1 kartu untuk satu keluarga,” sebut dia. Berbeda dengan versi warga, Fahmi menyebut bahwa kartu itu berlaku setahun. Tidak disebutkan apakah bisa diperpanjang atau tidak.
Sistem kartu gratis tersebut diakuinya masih banyak kekurangan. Terlebih, adanya tudingan dari warga bahwa kartu tersebut tidak dibagikan secara merata. “Karena belum teridentifikasi dan dianggap warga sekitar gate jadinya tidak bayar. Pada saat itu memang belum ditertibkan seperti sekarang,” sebut Fahmi.(biy/dan)
Editor : Aditya Novrian