Diajukan ke Pusat, Provinsi, hingga Badan Usaha
MALANG KOTA – Keterbatasan APBD kerap menyebabkan pembangunan infrastruktur mengandalkan bantuan dari pusat.
Termasuk di Malang Raya.
Hingga kini setidaknya terdapat 15 proyek fisik yang masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Jatim.
Kabupaten Malang memiliki tujuh proyek yang sedang dimintakan bantuan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Mereka juga masih menanti kepastian dana pembangunan ruas Tol Malang-Kepanjen dari Kementerian PUPR.
Kota Malang menunggu bantuan anggaran untuk tiga proyek fisik.
Baca Juga: Anggaran Jalan Tersedot Proyek Drainase
Sementara Kota Batu sedang mengajukan bantuan untuk empat proyek.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto mengatakan, total nilai anggaran untuk tujuh proyek KPBU mencapai Rp 3,84 triliun.
Namun angka itu bisa berubah hingga dicapai kesepakatan.
Bisa menurun atau bahkan meningkat.
Sebagai contoh, untuk pembangunan jalan bisa berkembang sampai mendekati Rp 2 triliun.
Sistem pembiayaan menggunakan skema unsolicited (diinisiasi badan usaha).
Artinya, Pemkab Malang tidak mengeluarkan biaya untuk proses pembangunannya.
Tomie menambahkan, proyek-proyek tersebut akan dimulai bersama-sama.
Dokumen studi pendahuluannya sudah selesai semua.
Beberapa badan usaha pun sudah tertarik.
“Target kami, paling tidak sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja). Kalau tahun ini sudah ada SPK, pelaksanaan bisa tahun depan,” ujarnya kemarin (14/3).
Melalui skema KPBU, anggaran diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai pembina dan pengendali kegiatan.
Namun, kepala daerah atau bupati tetap bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).
Baca Juga: Proyek Jembatan Lembah Dieng Menelan Rp 2 Miliar
”Bupati juga bisa melimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah (PD) terkait. Misalnya, proyek jalan akan menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM),” jelasnya.
Di luar skema itu, saat ini Kabupaten Malang sudah memiliki dua proyek yang mendapat bantuan dari pemerintah pusat.
Yakni pembangunan gerbang pariwisata di Kecamatan Poncokusumo senilai Rp 94 miliar dan perbaikan jalan menuju Pantai Balekambang senilai Rp 343,7 miliar.
“Tahun 2024 ini, fokus kami tetap infrastruktur. Tentunya yang menunjang perekonomian, seperti pariwisata,” kata dia.
Gerbang wisata dibangun di perbatasan Wringinanom dan Gubugklakah.
Ketika pembangunan sudah terealisasi, dua desa tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam menjaga rest area.
Saat ini pun sudah tersedia satu rest area di Desa Gubugklakah dan satu rest area di Desa Wringinanom.
Proyek lain yang sudah pasti mendapat anggaran dari pemerintah pusat adalah perbaikan Jalan Gondanglegi-Balekambang.
Proyek yang didanai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) tersebut sudah memasuki lelang pada akhir 2023 lalu dan diharapkan dapat terlaksana pada triwulan pertama 2024 ini.
Perbaikan jalan itu dibagi menjadi dua lot.
Yakni lot-16 A dan lot-16 B.
Lot-16 A dimulai dari Jalan Wonokerto-Gondanglegi dengan panjang sekitar 16 kilometer. Sedangkan, lot-16 B dimulai dari Jalan Balekambang-Wonokerto dengan panjang sekitar 14,48 kilometer.
Baca Juga: Tiga Bulan Minus Proyek Fisik, Pemkot Malang Tunggu Dokumen dan PAD Terkumpul
Menurut LPSE Kemen PUPR, penanganan lot-16 A akan dilaksanakan dengan HPS Rp 168,70 miliar dan penanganan lot-16 B akan dilaksanakan dengan HPS Rp 175,00 miliar.
Jika ditotal, proyek Jalan Gondanglegi-Balekambang akan menyedot anggaran sekitar Rp 343,70 miliar.
“Semoga tahun depan bisa selesai,” kata Tomie.
Kemudian, satu proyek yang masih pengajuan ke pemerintah pusat yakni pembangunan Jalan Tol Malang-Kepanjen.
Hingga saat ini, pelaksanaannya masih belum bisa ditentukan.
Sebab, terjadi perubahan pelaksana yang berpengaruh terhadap perubahan trase jalan.
Pasar hingga Stadion
Sementara itu, Kota Malang juga masih menunggu bantuan pendanaan dari pusat maupun provinsi untuk tiga proyek besar.
Yakni pembangunan drainase Jalan Soekarno-Hatta, renovasi Stadion Gajayana dan fasilitas olahraga lain, serta perbaikan Pasar Besar Malang (PBM).
Kemungkinan, semua proyek besar itu baru terlaksana tahun depan.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, tahun ini tidak ada proyek besar yang akan dikerjakan.
APBD Kota Malang 2024 fokus pada penanganan drainase.
Untuk fasilitas penangkal banjir itu, pihaknya menganggarkan sebesar Rp 64 miliar.
“APBD digunakan untuk penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi,” tutur Wahyu.
Sebenarnya, perbaikan Pasar Besar Malang direncanakan terlaksana tahun ini.
Pengajuan dana ke pusat sudah dilakukan tahun lalu.
Namun anggarannya belum disetujui pemerintah pusat.
Akhirnya Pemkot Malang kembali mengajukan pada tahun ini.
Ada dua skema yang diajukan.
Baca Juga: Proyek Sentra Parkir Kajoetangan Terancam Batal
Yakni renovasi total dan perbaikan sebagian.
“Kalau renovasi sebagian anggarannya kira-kira Rp 200 miliar. Sedangkan bongkar total Rp 400 miliar. Nanti yang menentukan pemerintah pusat,” papar Wahyu.
Proyek besar kedua yang dimintakan bantuan adalah Drainase Soekarno-Hatta.
Dengan panjang 1,8 kilometer, Pemkot Malang menilai APBD tak mampu menutup biaya pembangunan tersebut.
Karena itulah dimintakan bantuan dana ke pemerintah provinsi sebesar Rp 125 miliar.
Terbaru, Pemprov Jatim memutuskan anggaran pembangunan drainase di angka Rp 50 miliar.
Kemungkinan baru akan dimasukkan pada APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2025.
Sama seperti proyek drainase, perbaikan Stadion Gajayana diajukan ke Pemprov Jatim karena untuk mendukung event Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim 2025.
Ada beberapa perbaikan yang akan dilakukan.
Di antaranya penggantian rumput, perbaikan lintasan lari, pengecatan stadion, penambahan 10 ribu kursi single seat, scoring board, lampu penerangan, dan ruang ganti.
“Kami ajukan ke dua pihak, pemerintah provinsi dan pusat. Semoga Januari in ada jawaban karena venue porprov harus sudah siap Agustus mendatang,” ujar Wahyu.
Baca Juga: Proyek Penguatan Dua Jembatan di Kota Malang Terkendala Hujan
Paling Besar di Jurang Susuh
Pemerintah Kota (Pemkot) Batu juga mengajukan beberapa proyek untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
Meliputi Flyover Jurah Susuh, drainase Jalan Sultan Agung, perbaikan Jalan alternatif Batu – Junrejo, serta underpass Pasar Induk Kota batu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Batu Alfi Nurhidayat, pihaknya telah mengajukan bantuan pembangunan jalan melalui dana Instruksi Presiden (Inpres).
“Untuk Jalan Sultan Agung dan Jalan Batu-Junrejo sudah sampai tahap asistensi dengan Balai PJJ dan P2JN,” ujarnya.
Sedangkan untuk pembangunan Flyover di Jurang Susuh masih salam tahap pengajuan.
Dalam proposal yang disusun Pemkot Batu, panjang flyover mencapai 200 meter dengan lebar 7 meter.
Estimasi anggarannya Rp 56 miliar.
“Namun karena pembangunan ini lintas wilayah, harus ada titik temu antara dua daerah (Pemkot Batu dan Pemkab Malang). Sementara ini masih dalam proses pengajuan. Namun belum jelas kapan bantuan anggaran akan dikucurkan,” ucapnya.
Proyek besar ketiga adalah pembangunan underpass di depan Pasar Induk Kota Batu.
Underpass itu akan menjadi jalur penyeberangan antara terminal Kota Batu dan Pasar Induk Kota Batu.
Detail Engineering Design (DED) proyek telah disusun.
Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 12 miliar Underpass itu akan memiliki lebar 6 meter dengan panjang 15 meter.
Konstruksinya menggunakan box culvert double u box.
“Diperkirakan mulai dikerjakan tahun depan. Dananya masih akan kaji lagi, apakah akan menggunakan APBD atau meminta bantuan ke pusat,” pungkasnya. (yun/adk/sif/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana