Infografik honor KPPS saat Pemilu dan Pilkada 2024.
Kebutuhan Tenaga Terbanyak Ada di Kecamatan Sukun
MALANG KOTA - Anggaran untuk tenaga penyelenggara pilkada sudah dialokasikan.
Salah satunya untuk honor 8.376 tenaga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Total ada dana sekitar Rp 7 miliar yang bakal dialokasikan.
Baca Juga: Alokasi Anggaran Pilkada 2024 di Kabupaten Malang: Rp 26,41 M untuk Honor KPPS
Itu masuk dalam total anggaran Pilkada Kota Malang senilai Rp 55 miliar.
Sebagai perbandingan, anggaran KPPS pada pemilu Februari lalu lalu jauh lebih besar.
Senilai Rp 19 miliar (selengkap nya baca grafis).
Sebab, saat itu honor untuk ketua KPPS senilai Rp 1,2 juta.
Sementara anggota KPPS digaji Rp 1,1 juta.
Selain itu, jumlah TPS saat pemilu juga lebih banyak yaitu 2.452.
Ketua KPU Kota Malang Muhammad Toyib menyampaikan, dari 8.376 tenaga KPPS, rinciannya ada 7.128 anggota, dan 1.888 ketua.
Sesuai peraturan Kementerian Keuangan, ditetapkan honor ketua senilai Rp 900 ribu per orang.
Sedangkan anggota KPPS pilkada senilai Rp 850 ribu per orang.
”Saat ini masih dibuka pendaftaran KPPS hingga 28 September 2024,” ujarnya.
Dia menyampaikan, KPPS terpilih akan menjalani masa kerja selama satu bulan.
Dimulai 7 November sampai 8 Desember 2024.
Toyib menyampaikan, penyesuaian gaji KPPS dibanding pemilu sudah menyesuaikan beban kerja.
Sebab, saat pilkada hanya ada dua surat suara.
Baca Juga: Pendaftaran KPPS untuk Pilkada 2024 Dibuka Besok, Begini Cara Daftarnya di Malang
Sedangkan saat pemilu ada lima surat suara.
”Ketentuan honor sudah diatur kementerian,” imbuhnya.
Dari lima wilayah di Kota Malang, Kecamatan Sukun menjadi paling banyak membutuhkan KPPS, yakni 1.988 orang.
Disusul Kecamatan Kedungkandang dengan 1.960 orang, Kecamatan Blimbing 1.736 orang, Lowokwaru 1.603 dan Klojen 897 orang.
Pembayaran honorarium KPPS bakal dilakukan melalui Panitia Penyelenggara Suara (PPS).
Mulanya, KPU Kota Malang mentransfer ke rekening PPS.
Kemudian PPS memberikan honor secara tunai kepada KPPS.
Itu dilakukan setelah pemungutan suara.
Terpisah, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan meminta alokasi anggaran KPPS digunakan secara transparan.
Sebab, Pemkot Malang sudah menggelontorkan dana yang diminta penyelenggara.
”Kami sudah cairkan anggaran sejak awal tahun. Kelancaran pilkada merupakan salah satu tugas yang diberikan kepada saya,” tuturnya. (adk/by)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana