Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Bahas Porprov, DPRD Kota Malang Kritik Pemkot, Ternyata karena Organisasi Ini tak Dilibatkan

Bayu Mulya Putra • Rabu, 20 November 2024 | 22:19 WIB
MINTA HEARING: Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menerima salinan dokumen berisi pendapat fraksi terhadap pembahasan rancangan APBD 2025, kemarin.
MINTA HEARING: Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menerima salinan dokumen berisi pendapat fraksi terhadap pembahasan rancangan APBD 2025, kemarin.

MALANG KOTA - Peringatan keras diberikan dewan kepada Pemkot Malang dalam pembahasan anggaran pekan olahraga provinsi (Porprov).

Itu disampaikan dalam Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Fraksi terhadap Rancangan APBD 2025, kemarin.

Seperti diketahui, Kota Malang akan menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di Jawa Timur itu pada tahun depan.

Peringatan disampaikan Fraksi Gerindra DPRD Malang.

Menurut mereka, dalam pembahasan Porprov, KONI Kota Malang kurang mendapat peran.

Padahal, mereka punya tanggung jawab dalam pembinaan atlet.

Beranjak dari itu, dewan meminta ada hearing antara Pemkot Malang yang diwakili disporapar, DPRD Kota Malang, dan KONI Kota Malang.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Malang Suryadi menerangkan, kritik itu disampaikan karena dewan merasa peran KONI dalam pembahasan Porprov masih kurang.

Selama ini, legislatif hanya membahas persiapan anggaran dengan pemkot.

”Kami minta KONI dihadirkan dalam rapat koordinasi selanjutnya, karena mereka bagian penting dari Porprov,” tuturnya.

Dewan ingin meminta penjelasan lebih detail terkait rencana pembinaan atlet pada 2025.

Karena ada tambahan anggaran senilai Rp 13 miliar untuk program tersebut.

Dengan anggaran yang cukup besar itu, perlu ada penjelasan dari KONI Kota Malang.

”Secara prinsip kami setuju ada penambahan anggaran. Tapi harus dijelaskan secara detail, selama ini belum,” terang Suryadi.

Dengan peringatan itu, diharapkan pemkot bisa memperbaiki pola komunikasi.

Sehingga, Porprov 2025 bisa sukses dalam segala lini.

Baik penyelenggaraan, prestasi dan memberikan dampak ekonomi.

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menambahkan, dalam proses pembahasan Porprov 2025 itu, terjadi perubahan anggaran.

Dari awal diusulkan anggaran Rp 51 miliar, kemudian menjadi Rp 64 miliar.

Dengan perubahan itu, wajar jika pihaknya meminta penjelasan lebih detail kepada Pemkot Malang.

Wanita yang akrab disapa Mia itu menegaskan, selama penjelasan pemkot masuk akal, dewan bakal memberikan support semaksimal mungkin.

”Kami inginnya transparansi, karena ini merupakan uang dari rakyat,” tutur Mia.

Menanggapi hal itu, Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan bakal menindaklanjuti saran dari legislatif.

Pemkot Malang siap menghadirkan KONI dalam rapat koordinasi selanjutnya.

”Kami ikuti instruksi dari dewan untuk kelancaran pembahasan anggaran Porprov,” terang Iwan.(adk/by)

Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana
#porprov #kritik #Pemkot Malang