Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Warga Kabupaten Malang Keluhkan Minimnya Pemberdayaan Masyarakat Miskin pada Reses Puguh Wiji Pamungkas DPRD Jatim

Aditya Novrian • Selasa, 26 November 2024 | 22:43 WIB
Photo
Photo

Malang – Dalam reses anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, H. Puguh Wiji Pamungkas, yang digelar pada Minggu (27/11/2024), warga Kabupaten Malang menyampaikan aspirasi terkait kurangnya pemberdayaan masyarakat miskin.

Warga menyoroti minimnya program yang dapat membantu peningkatan ekonomi masyarakat kecil dan sulitnya akses terhadap program yang ada.

Sejumlah warga mengeluhkan belum adanya upaya yang terstruktur untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin di Kabupaten Malang.

Mereka berharap pemerintah dapat menciptakan program yang benar-benar menjangkau dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan.

“Banyak dari kami yang tidak tahu bagaimana mengakses program pemberdayaan. Bantuan seperti pelatihan, akses modal, atau pembentukan kelompok usaha sulit didapatkan. Kami butuh solusi agar masyarakat kecil ini bisa berkembang dan mandiri,” ungkap yohan salah satu peserta reses.

Menanggapi keluhan tersebut, H. Puguh menegaskan pentingnya pengelolaan program pemberdayaan secara terstruktur dan terfokus. Menurutnya, keberhasilan pemberdayaan masyarakat harus dimulai dari penyiapan infrastruktur, legalitas, dan koordinasi yang baik.

Ia juga menyoroti pentingnya legalitas dan pembentukan kelompok-kelompok usaha sebagai dasar untuk mendapatkan bantuan dan mendukung pengembangan usaha masyarakat.

“Kualitas dan mutu produksi itu harus didukung dengan adanya legalitas, seperti kelompok tani, kelompok usaha bersama, atau yayasan. Dengan begitu, program-program pemerintah bisa lebih mudah diakses dan diarahkan,” tambahnya.

H. Puguh menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan sinergi antara masyarakat, lembaga, dan pihak swasta.

Ia berjanji untuk memperjuangkan pembentukan wadah yang terstruktur agar program-program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif di Kabupaten Malang.

“Dengan adanya SOP yang jelas dan wadah yang terorganisir, pemberdayaan masyarakat tidak hanya akan menyentuh masyarakat miskin, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan,” ujarnya.

Aspirasi warga Kabupaten Malang mencerminkan harapan besar akan perubahan yang nyata dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan dukungan dan langkah konkret dari pihak legislatif dan pemerintah, diharapkan program pemberdayaan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil di Kabupaten Malang.

“Kami berharap Pak Puguh dan pemerintah dapat membantu kami mengakses program-program ini dengan lebih mudah. Kami ingin berkembang dan mandiri,” ujar salah satu warga dengan penuh harap.

Editor : Aditya Novrian
#warga #Minimnya #Jatim #miskin #dprd #Masyarakat #Kabupaten Malang #Pemberdayaan #Keluhkan