Sejumlah pejabat tinggi di kabinet Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, secara serentak mengajukan pengunduran diri pada Rabu (4/12).
Langkah ini terjadi menyusul deklarasi darurat militer yang dikeluarkan Presiden Yoon, tetapi kemudian dibatalkan hanya dalam waktu enam jam setelah mendapatkan tekanan dari Parlemen atau Majelis Nasional.
Pejabat yang mundur termasuk Kepala Staf Kepresidenan Chung Jin-suk, Penasihat Keamanan Nasional Shin Won-sik, Kepala Staf Kebijakan Sung Tae-yoon, dan tujuh ajudan senior lainnya.
Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun, yang disebut sebagai pengusul utama darurat militer, telah lebih dulu mengundurkan diri.
Deklarasi darurat militer diumumkan Yoon pada Selasa malam (3/12) sebagai respons atas apa yang ia sebut sebagai ancaman "kekuatan anti-negara."
Presiden mengklaim bahwa pihak oposisi berupaya melumpuhkan pemerintahan melalui mosi pemakzulan dan pengurangan anggaran negara. Namun, kebijakan itu memicu kritik luas, termasuk dari Majelis Nasional yang langsung meminta pembatalan keputusan tersebut.
Parlemen, yang didominasi oposisi, meloloskan resolusi dengan suara bulat untuk mencabut darurat militer pada Rabu pagi. Tindakan Yoon juga memicu usulan pemakzulan oleh enam partai oposisi, termasuk Partai Demokrat.
Rancangan pemakzulan dijadwalkan akan dibahas dalam sidang pleno Parlemen pada Kamis, dengan pemungutan suara kemungkinan dilakukan pada akhir pekan ini.
Darurat militer yang berlangsung singkat ini mengejutkan publik Korea Selatan. Keputusan tersebut dianggap menghidupkan kembali trauma sejarah, mengingat darurat militer terakhir kali diterapkan pada tahun 1980 selama pemberontakan pro-demokrasi. Sejak transisi menuju demokrasi di akhir 1980-an, situasi semacam ini tidak pernah terjadi lagi.
Krisis politik terbaru ini mempertegas tantangan yang dihadapi pemerintahan Yoon, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius tentang stabilitas politik di Korea Selatan. (silvia)
Editor : Aditya Novrian