RADAR MALANG. Penyelidikan terhadap deklarasi darurat militer di Korea Selatan memasuki babak baru dengan penggerebekan kantor Presiden Yoon Suk-yeol pada Rabu (11/12).
Langkah ini dilakukan oleh otoritas kepolisian Korea Selatan yang menunjukkan peningkatan tajam dalam upaya investigasi.
Informasi tersebut dikonfirmasi oleh seorang pejabat dari dinas keamanan kepresidenan, sebagaimana dilaporkan oleh Reuters.
Namun, pihak Kepolisian Nasional enggan memberikan pernyataan resmi mengenai kejadian tersebut.
Surat perintah penggeledahan yang dikeluarkan disebut mencantumkan nama Presiden Yoon sebagai pihak yang terlibat.
Menurut berita Yonhap, Presiden tidak berada di lokasi saat penggerebekan berlangsung, dan kediaman resminya diketahui berada di lokasi yang berbeda.
Yoon sendiri belum muncul di hadapan publik sejak ia menyampaikan permintaan maaf pada Sabtu (7/12) terkait situasi politik yang semakin memanas.
Krisis ini semakin memperburuk situasi di Negeri Ginseng, salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia dan sekutu utama Amerika Serikat.
Deklarasi darurat militer yang diumumkan pada 3 Desember 2024 oleh Presiden Yoon Suk-yeol menimbulkan gejolak politik dan memunculkan pertanyaan mengenai stabilitas kepemimpinan di negara tersebut.
Sementara itu, mantan Menteri Pertahanan Korea Selatan, Kim Yong-hyun, yang juga menjadi salah satu tokoh kunci dalam krisis ini, dilaporkan mencoba bunuh diri di pusat penahanan Seoul.
Upaya tersebut diketahui oleh petugas penjara, seperti disampaikan oleh Kepala Layanan Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman, Shin Yong-hae, dalam pertemuan dengan komite kehakiman parlemen. Meskipun gagal, kondisi Kim kini berada dalam pengawasan ketat.
Penangkapan dan investigasi terhadap Kim dilakukan setelah ia diduga memiliki peran penting dalam pemberlakuan darurat militer yang memicu krisis konstitusional.
Presiden Yoon mencabut deklarasi darurat tersebut hanya enam jam setelah pengumuman, menyusul tekanan dari Majelis Nasional yang didominasi oposisi.
Kini, penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap lebih dalam peran para tokoh di balik keputusan kontroversial itu. (Silvia Supriyanti)
Editor : Aditya Novrian