MALANG KOTA – Para kepala daerah terpilih di Malang Raya sudah ancang-ancang melaksanakan program prioritas setelah dilantik pada Februari mendatang.
Ada yang merupakan program baru, ada pula yang kelanjutan dari periode sebelumnya.
Bahkan, sebagian dari program prioritas bisa selesai dalam 100 hari kerja.
Di Kota Malang, wali kota terpilih Wahyu Hidayat mengatakan bakal melakukan penyesuaian dengan APBD 2025 untuk program 100 hari kerja Di awal menjabat, realisasi pendapatan dan belanja akan menjadi perhatian.
Hal itu akan menjadi modal untuk menjalankan program selama kurang lebih setahun mendatang.
Berdasar program kerja yang telah disusun, pembangunan fisik pertama yang akan dilakukan Pemkot Malang adalah pengadaan parkir vertikal Kajoetangan.
Jika tak ada aral, pembangunan bisa dimulai pada Mei 2025 dan membutuhkan waktu sekitar empat bulan.
Program prioritas lain yang akan diupayakan Wahyu adalah penanganan kemacetan dan banjir.
”Seperti rencana pembangunan drainase, pasti akan kai lanjutkan. Karena sudah ada masterplannya, maka menjadi tugas kepala daerah melaksanakan program tersebut,” tutur Wahyu.
Untuk penanganan kemacetan, Wahyu anak merealisasikan program yang sudah dia gagas sejak menjadi Pj Wali Kota Malang.
Yaitu subsidi angkutan kota (angkot) dengan skema Buy The Service (BTS).
Program itu telah diajukan bantuan ke pemerintah pusat.
Setelah Wahyu menjadi wali kota definitif, bantuan itu akan diupayakan lagi agar segera terealisasi.
Revitalisasi Pasar Besar Malang juga menjadi salah satu fokus perhatian.
Upaya pengajuan bantuan yang sudah dilakukan Pj Iwan Kurniawan dan bakal diteruskan pada masa kepemimpinan Wahyu Hidayat.
Alumnus ITN Malang itu menambahkan, ada satu program lagi yang merupakan kelanjutan saat dua menjabat Pj wali kota.
Yakni Ngobrol Mbois Ilakes (Ngombe) yang merupakan agenda jagongan untuk mendengar keluhan masyarakat.
”Waktu saya menjadi Pj wali kota, program Ngombe efektif untuk menyelesaikan masalah warga. Jadi mereka langsung mengadu ke saya, dan langsung dicarikan solusi,” jelas Wahyu.
Selain program 100 hari kerja.
Wahyu juga akan merealisasikan janji kampanye secara bertahap.
Seperti beasiswa dan seragam gratis kepada 1.000 pelajar.
Kemudian insentif kepada RT senilai Rp 50 juta dan pelaksanaan 1.000 event budaya atau UMKM.
”Karena di APBD 2025 belum masuk, program program ini dilaksanakan secara bertahap,” papar pria asli Kelurahan Bareng itu.
Terkait mutasi maupun penambahan perangkat daerah, Wahyu mengaku masih akan melihat evaluasi kinerja dan prestasi.
Untuk saat ini dia belum bisa dilakukan perombakan pejabat Pemkot Malang maupun penambahan perangkat daerah.
Janji Tuntaskan Problem Jalan
Setelah unggul dalam penghitungan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, pasangan calon terpilih H M. Sanusi dan Lathifah Shohib langsung ancang-ancang merealisasikan program.
Utamanya yang sudah terencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
Bupati Malang terpilih H M. Sanusi menyebut akan ada beberapa program prioritas yang direalisasikan pada tahun depan.
“Pertama, yang akan kami tingkatkan itu kualitas pendidikan,” ucapnya saat ditemui Minggu lalu (15/12).
Dari segi SDM, pihaknya akan mengupayakan peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidik hingga pemberian insentif untuk Guru Tidak Tetap (GTT).
Sedangkan dari segi sarana dan prasarana pendidikan akan dilakukan perbaikan sekolah rusak.
”Program lainnya adalah pelayanan publik bidang kesehatan. Layanan di dinkes dan puskesmas akan terus ditingkatkan, meski menurut penilaian Ombudsman RI sudah dapat nilai 98,” imbuh petahana Bupati Malang itu.
Bentuk peningkatan pelayanan bisa berupa Integrasi Pelayanan Primer (ILP) di seluruh fasilitas kesehatan primer.
Pembangunan infrastruktur juga menjadi program prioritas Sanusi.
Utamanya problem jalan dan drainase.
Dia mengakui masih ada ribuan kilometer jalan di Kabupaten Malang yang memerlukan perbaikan.
Karena itu, pihaknya akan memaksimalkan perbaikan infrastruktur tersebut.
Tak hanya tahun depan, pada 2026 pihaknya juga akan mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp 600 miliar.
Sebagai pemimpin daerah agraris, Sanusi juga akan terus mengembangkan potensi lahan pertanian dan hortikultura.
Dengan luas lahan baku sawah (LBS) yang mencapai 37.398 hektare dan ribuan hektare lahan perkebunan, Sanusi ingin ada inovasi yang tepat di bidang pertanian.
“Kami akan terus pacu agar semua lahan pertanian dan hortikultura ini bisa menghasilkan di atas Rp 200 juta per hektare per tahun,” kata Sanusi.
Dia menyebut saat ini sudah banyak lahan hortikultura yang menghasilkan ratusan juta per tahun. Bahkan hingga Rp 1 miliar.
Seperti kentang di Desa Jarak Ijo, Poncokusumo, yang mampu menghasilkan Rp 1 miliar per hektare per tahun.
Kemudian jeruk di Dau dan Poncokusumo yang bisa menghasilkan Rp 500 juta per hektare per bulan.
Begitu pula dengan Alpukat pameling di Lawang yang sudah menghasilkan Rp 500 juta per tahun.
Lahan di Kabupaten Malang juga bisa dikembangkan sebagai perikanan budi daya.
Seperti budi daya nila yang menjadi unggulan di Desa Bangelan yang bisa memproduksi ratarata 60 ton per tahun.
Terobosan Pengolahan Sampah
Dari Kota Batu, wali kota terpilih Nurochman mengaku akan memprioritaskan program yang sudah selaras dengan APBD 2025.
Seperti pengolahan sampah yang menjadi problem tak kunjung usai.
Cak Nur berencana memberikan pendampingan praktisi atau tenaga profesional pada kelompok swadaya masyarakat (KSM) desa.
Salah satu langkah pengolahan sampah yang dijanjikan adalah dengan memanfaatkan magot.
Per desa dan kelurahan di Batu akan mendapatkan magot gratis dari Pemkot Batu.
“Termasuk nanti akan kami komunikasikan corporate social responsibility (CSR) masingmasing desa untuk dibangun lahan khusus pengelolaan itu,” katanya.
Di sektor pendidikan, Cak Nur berfokus untuk perbaikan sekolah rusak, peningkatan kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Caranya dengan menaikkan insentif guru sesuai dengan lama mengajar.
Seperti yang sudah ada di APBD 2025, tahun depan insentif akan dinaikkan sebesar Rp 200 ribu.
Kenaikan itu akan dilanjutkan secara bertahap.
Kenaikan insentif juga akan diberikan kepada tenaga pendidik keagamaan atau modin, termasuk untuk ketua RT dan RW.
”Semoga nanti dapat lampu hijau dari DPRD Kota Batu,” lanjutnya.
Prioritas lainnya adalah pengembangan pertanian dengan pemanfaatan teknologi.
Misalnya dengan pembuatan laboratorium khusus untuk membantu petani.
Cara itu sekaligus ditujukan untuk menggaet kalangan milenial agar tertarik untuk mengembangkan pertanian.
Langkah tersebut diambil lantaran generasi penerus petani di Kota Batu semakin menipis.
Bahkan komoditas yang menjadi andalan Kota Batu, seperti apel, seperti tak memiliki masa depan.
Karena itu, menggandeng generasi muda menjadi hal paling efektif untuk memajukan kembali sektor pertanian.
“Ada laboratorium itu nanti bisa menganalisis struktur tanah dan kebutuhan pupuk yang sesuai dengan kondisi Kota Batu saat ini,” jelas Cak Nur.
Agar realisasi program berjalan lancar, Cak Nur menyebut kemungkinan rotasi jabatan perangkat daerah.
Dia akan melakukan review seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk kepala dinas untuk mengetahui kompetensi dan kebutuhan.
“Artinya, kami akan menerapkan konsep right man on the right place. Tapi itu perlu proses dan tidak bisa dilakukan dalam waktu dekat,” tegasnya.
Saat ini Cak Nur sudah punya gambaran untuk menambah dua dinas baru di Kota Batu.
Yakni dinas pemuda dan olahraga (dispora) dan dinas pemerintahan desa (pemdes).
Pembentukan dua dinas itu dirasa perlu untuk memfokuskan program yang sesuai dengan bidang terkait. (adk/yun/ori/fat)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana