Kota Malang memiliki pemimpin baru. Kemarin (20/2), Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin resmi dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Malang 2025-2030. Ada harapan dan pesan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Malang Prof. Dr. H. Abdul Haris MA.
Wali kota kali ini dilantik dengan beban yang tidak ringan. Salah satunya soal anggaran. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini?
Memang, itu menjadi tantangan bagi siapa pun pemimpin baru kali ini.
Tapi, bukankah hidup tidak ada yang tidak terbatas?
Semua pasti terbatas.
Termasuk soal anggaran.
Kalau pun sekarang lebih ketat, itu adalah tantangan bagaimana mengatasinya.
Tapi kan semua kepala daerah sekarang mengalaminya, bukan hanya Kota Malang.
Anda punya saran tentang hal ini?
Mungkin bukan saran ya.
Saya yakin, dengan tantangan ini, kepala daerah yang baru sudah punya strategi untuk tetap mewujudkan janji-janji politiknya.
Hanya, kalau boleh berpendapat, dalam situasi yang serba-terbatas, kita dituntut untuk kreatif.
Tidak terpaku pada hal-hal di depan mata dan di atas kertas saja.
Dan, untuk bisa menemukan solusi di luar hal-hal yang normatif, salah satu kuncinya dalam agama adalah banyak-banyak silaturahmi.
Silaturahmi kan jalan pembuka rezeki.
Bisa dijelaskan lebih jauh?
Silaturahmi itu maksudnya kolaborasi, sinergi, dalam bahasa sekarang. Kan
di birokrasi sudah sering dibahas tentang pentahelix, hexahelix, atau konsep-konsep lain tentang perlunya kerja sama antarkomponen masyarakat.
Sebab, pemerintah tidak bisa menyelesaikan semua persoalan secara sendirian.
Nah, di situlah pimpinan sebuah pemerintahan beserta seluruh aparaturnya harus benar-benar memahami.
Kolaborasi itu termasuk dengan ormas seperti Muhammadiyah, misalnya?
Ya, dengan siapa saja, termasuk ormas.
Itu yang menurut kami selama ini masih kurang.
Pelibatan ormas terkesan baru di level permukaan.
Sekadar ada.
Padahal, ormas seperti Muhammadiyah memiliki infrastruktur yang lengkap untuk mendukung keberhasilan sebuah program pemerintah.
Jaringan kami riil sampai ke tingkat bawah, bahkan keluarga.
Sumberdaya manusia kami juga lengkap.
Pendidikan, kesehatan, ekonomi, kami punya banyak pakar.
Dengan semua potensi itu, kalau ormas seperti Muhammadiyah dilibatkan sejak perencanaan hingga pelaksanaan, tingkat keberhasilan sebuah program pemerintah kan lebih bisa diharapkan.
Apalagi ormas-ormas lain dengan potensi serupa juga digandeng bersama.
Jangan-jangan, aparatur pemerintah tidak mau menggandeng ormas karena tidak mau mengeluarkan biaya?
Itulah mindset yang perlu diluruskan.
Jadi, berlawanan lagi dengan konsep silaturahmi atau kolaborasi yang kita bahas tadi.
Tidak mungkin pentahelix atau hexahelix itu terwujud kalau sudah punya mindset seperti itu.
Dengan kolaborasi, kalaupun ada pos anggaran dari pemerintah, itu justru akan menekan biaya yang harus dikeluarkan.
Bahkan bisa jadi nol rupiah karena dikerjakan bersama-sama.
Ormas seperti Muhammadiyah bisa diajak berpartner untuk apa saja demi kemaslahatan umat, masyarakat, bahkan tanpa harus pemerintah mengeluarkan biaya.
Bisa disebutkan beberapa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah untuk men dukung program pemerintah?
Banyak ya.
Kalau untuk pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak perlu saya sebutkan satu per satu.
Semua tahu bahwa Muhammadiyah memiliki banyak sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan.
Di Kota Malang saja ada 21 lembaga pendidikan dasar dan menengah dengan ribuan murid.
Lalu, 2 pondok pesantren, 2 rumah sakit, 2 klinik, dan 5 panti asuhan.
Selain itu, ada pusat pelatihan keterampilan dan pemberdayaan, ada juga pembinaan masyarakat melalui masjid, dan layanan bantuan hukum probono.
Itu semua, ada atau tidak ada anggaran pemerintah, kami kan tetap berjalan melayani umat.
Ada lagi yang lain?
Dalam ekonomi, kami juga aktif membina UMKM.
Pelaku UMKM ini kan banyak juga yang warga Muhammadiyah.
Kebetulan belum lama ini kami bekerja sama dengan BRI, Bank Jatim Syariah, dan lainnya.
Ada 200 UMKM yang kami bina.
Yaitu, lewat pelatihan sertifikasi halal dan kemasan produk untuk memenuhi standar ekspor.
Belum lagi dalam soal sosial dan keagamaan, lha itu memang bidang garap Muhammadiyah.
Dalam masalah sosial yang berkaitan ekonomi, beberapa hari lalu yang datang minta bantuan malah pedagang Pasar Besar.
Ya, kami bantu.
Pro bono.
Tanpa biaya.
Dalam persoalan seperti ini, kalau pemerintahnya juga datang minta bantuan, kami pun terbuka.
Kami bisa menjadi jembatan untuk menemukan solusi-solusi bersama.
Tidak perlu keluar biaya kan?
Termasuk juga mengatasi permasalahan kemiskinan kami juga punya program melalui Lazismu.
Mungkin ini salah satu bentuk creative financing yang harus dilakukan pemerintah ketika memiliki tantangan anggaran seperti sekarang ya?
Betul.
Pemerintahan baru di Kota Malang harus punya pemikiran itu.
Muhammadiyah sangat terbuka untuk bekerja sama.
Jangan kami dilibatkan hanya ketika butuh legitimasi saja.
Libatkan kami sejak awal, sejak perencanaan.
Jangan sungkan-sungkan.
Pemerintah dan ormas harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
Pemerintah, tanpa dukungan ormas, akan kesulitan dalam menjalankan program-programnya.
Hal yang praktis seperti mengatasi masalah banjir dan tata kota perlu melibatkan ormas.
Ke depan, untuk percepatan pembangunan kemanusiaan, ekonomi, kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kota Malang bisa saling kerja sama, mempraktikkan ta’awwun. (dur/hid)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana