RADAR MALANG – Gelombang unjuk rasa menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI dan isu revisi RUU Polri terus terjadi di berbagai kota besar di Indonesia.
Ribuan demonstran yang terdiri dari mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap regulasi yang dinilai berpotensi mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
Aksi ini menunjukkan ketegasan masyarakat dalam menolak kedua rancangan undang-undang tersebut.
Baca Juga: Demo RUU TNI: Sejumlah Mahasiswa Jadi Korban, Apa yang Terjadi?
Di Jakarta, aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3) berlangsung panas.
Massa membawa spanduk dan poster yang menolak revisi RUU tersebut, seraya meneriakkan tuntutan agar pemerintah lebih transparan dalam proses legislasi.
Beberapa selembaran bertulisan “Belajar Dari Sejarah itu Penting, Kawan!”,”Kembalikan TNI ke Barak”, dan “You Pass the Law We Start the War”.
Baca Juga: DPR RI telah mengesahkan RUU TNI, Bagaimana Reaksi Masyarakat?
Para demostran juga membacakan puisi-puisi perjuangan dan menyampaikan orasi yang membakar semangat massa aksi.
Arus lalu lintas di beberapa titik sempat mengalami kemacetan akibat aksi ini sehingga beberapa jalur di alihkan ke jalur yang aman dan lancar.
Penolakan terhadap RUU TNI disebabkan oleh kekhawatiran bahwa revisi ini akan memperluas kewenangan militer tanpa pengawasan yang memadai, sehingga berisiko menggeser supremasi sipil dan prinsip demokrasi.
Baca Juga: Aksi Demo Protes UU TNI di Depan Gedung DPRD Kota Malang Sempat Diwarnai Kericuhan
Sementara itu, isu revisi RUU Polri juga menuai kontroversi karena dapat memberikan tambahan wewenang kepada Polri, termasuk pengawasan intelijen dan kontrol atas ruang siber, yang dianggap mengancam kebebasan berpendapat dan privasi warga negara.
Aksi unjuk rasa di berakhir ricuh, aparat kepolisian merespons dengan menembakkan water cannon untuk membubarkan massa aksi yang sempat menaiki pagar gedung parlemen.
Di beberapa daerah yang melakukan demo besar-besaran diantaranya Bandung, Surabaya, Yogyakarta, hingga Malang.
Dengan terus berlanjutnya aksi demonstrasi ini, masyarakat sipil menunjukkan ketegasan mereka dalam menolak kedua rancangan undang-undang tersebut.
Mereka berharap agar pemerintah lebih memperhatikan hak-hak sipil dan menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan sipil dalam pemerintahan.
Pemerintah diharapkan dapat mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengesahan RUU TNI dan isu revisi RUU Polri terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.
Dalam beberapa hari mendatang, diharapkan pemerintah dapat menanggapi aspirasi masyarakat dengan serius dan melakukan dialog terbuka untuk mencari solusi yang memuaskan semua pihak.
Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan dapat dipulihkan, dan stabilitas sosial dapat dipertahankan. (Tiwi)
Editor : Aditya Novrian