KEPANJEN – DPRD Kabupaten Malang resmi memulai pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Dalam rapat paripurna, kemarin (2/6), seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum. Sejumlah persoalan strategis jadi sorotan utama, mulai dari pangan, pendidikan, hingga kekosongan jabatan.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kekosongan kursi kepala sekolah (Kasek) dan jabatan kepala OPD bisa menghambat pelayanan publik. Selain itu, mereka juga mendesak komitmen terhadap pendidikan gratis menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Fraksi Gerindra mengangkat isu ketahanan pangan akibat alih fungsi lahan dan penurunan luas lahan pertanian. Mereka meminta perlindungan nyata terhadap lahan pertanian dan evaluasi tata ruang.
Sementara fraksi gabungan, FPKB, F Partai Golkar (FPG), dan PKS-Hanura-Demokrat mendesak kepastian pembangunan Alun-Alun Kepanjen dan pemindahan seluruh OPD ke ibu kota kabupaten.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya pemerataan pembangunan dan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan.
Menanggapi pandangan umum fraksi, Bupati Malang Drs H.M. Sanusi mengatakan, penyusunan RPJMD merupakan bagian dari komitmen melanjutkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.
“Kami terbuka terhadap kritik DPRD sebagai bentuk penyempurnaan arah pembangunan lima tahun ke depan,” tegas Sanusi. Pembahasan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya bersama pansus DPRD dan tim pemkab. (dan)
Editor : A. Nugroho