POLITIK - Aksi protes besar pecah di sejumlah kota Indonesia, dipicu oleh kemarahan publik terhadap besarnya tunjangan hunian anggota DPR, 50 juta rupiah per bulan, jauh di atas upah minimum nasional.
Lagi panas saat seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan polisi saat aksi di Jakarta, memicu kerusuhan. Hingga kini, tercatat hingga lima nyawa melayang, sejumlah bangunan pemerintah dan rumah anggota parlemen bahkan dibakar atau dirusak oleh massa pengunjuk rasa.
Presiden Prabowo Subianto akhirnya merespons dengan mengumumkan pencabutan sejumlah tunjangan, termasuk moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR. Keputusan ini menunjukkan pemerintah mau menurunkan eskalasi ketegangan.
Bersamaan itu, dirinya juga menginstruksikan aparat keamanan, termasuk militer, untuk bertindak tegas terhadap perusuh dan perusakan fasilitas publik. Beberapa demonstran dianggap telah melewati hukum, Prabowo menyebut ada indikasi unsur “pengkhianatan” dan "terorisme" dalam beberapa tindakan massa.
Namun para aktivis mahasiswa, seperti Muzammil Ihsan dari BEM Universitas Indonesia, menilai kebijakan ini hanya solusi simbolis dan tidak menyentuh persoalan utama seperti oligarki politik dan ketimpangan ekonomi.
Kelompok HAM juga menyoroti penggunaan istilah represif oleh pemerintah terhadap pengunjuk rasa yang seharusnya menyampaikan aspirasi damai.
Kekerasan dan protes terbilang paling dahsyat sejak pemerintah Prabowo menjabat tahun lalu, mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam di tengah isu ekonomi dan keadilan sosial yang terus menyala. (cj)
Editor : A. Nugroho