MALANG KOTA - Somasi yang dilayangkan Himpunan Pedagang Pasar Besar Malang (Hippama) akhirnya direspons Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Dia memastikan kesiapan pihaknya jika dilakukan audit retribusi Pasar Besar Malang. Seperti diketahui, Hippama melayangkan somasi ke pemkot pada 25 Agustus lalu.
Mereka meminta pemkot lebih terbuka dengan retribusi yang ditarik. Juga ada tuntutan agar Pasar Besar Malang segera diperbaiki sehingga kondisinya lebih layak. Dari informasi yang diterima Wahyu, potensi retribusi dari 26 pasar di Kota Malang, termasuk Pasar Besar Malang, senilai Rp 16 miliar. Namun, yang diterima hanya 50 persennya saja, atau Rp 8 miliar.
”Tidak ada masalah kalau mau diaudit lagi karena audit kan terbuka,” tegas Wahyu. Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah melakukan audit. Hasilnya menyatakan bahwa pemkot sudah cukup jelas dan sesuai ketentuan dalam menerapkan retribusi.
Menurut Wahyu, tidak semua pedagang membayar retribusi karena ada kondisi lapak maupun pasar yang tidak layak. Sehingga, petugas hanya menarik yang kondisinya masih layak. Wahyu juga menjanjikan bakal memberikan data yang jelas terkait penggunaan retribusi. Sebab, hasil retribusi juga berhak diketahui oleh para pedagang juga.
”Nanti (somasi, red) juga akan dijawab melalui bagian hukum,” imbuhnya. Ditanya terkait perkembangan revitalisasi Pasar Besar Malang, Wahyu menyebut kalau seluruh persyaratan sudah dilengkapi. Namun, revitalisasi belum bisa berjalan karena banyak pedagang yang memilih pasar besar hanya diperbaiki. Bukan direvitalisasi secara menyeluruh.
Di tempat lain, Wakil Ketua Hippama Agus Priambodo menyebut bahwa dalam waktu dekat akan mengirimkan somasi kedua bersama LBH Muhammadiyah. ”Rencananya pekan ini kami kirimkan,” kata dia. Pihaknya menanti iktikad baik dari pemkot. Jika tidak ada, para pedagang akan melayangkan somasi hingga ketiga kali. Agus tetap berharap agar upaya ini tidak sampai ke jalur hukum. (mel/by)
Editor : A. Nugroho