KEPANJEN – Setelah kosong hampir dua tahun, kini Kabupaten Malang mempunyai sekretaris daerah (Sekda) definitif. Dari tiga calon yang lolos seleksi hingga tahap akhir, akhirnya Bupati Malang H M. Sanusi memilih Budiar Anwar.
Pria yang menjabat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang itu dijadwalkan menjalani pelantikan hari ini (25/9).
“Iya, (Budiar Anwar terpilih menjadi Sekda) dilantik besok (hari ini, 25/9),” ujar Sanusi kemarin (24/9).
Seperti diberitakan, jabatan Sekda kosong sejak ditinggal Wahyu Hidayat pada 23 Oktober 2023. Saat itu Wahyu mengemban amanah sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Malang. Setelah itu Sanusi menunjuk Nurman Ramdansyah sebagai Pj Sekda.
Sambil menjalankan tugas sebagai pj Sekda, Nurman juga merangkap kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM). Dari Nurman, jabatan Pj Sekda berganti ke Nurcahyo, lanjut Tomie Herawanto.
Selama jabatan Sekda ditempati pj, Sanusi membuat seleksi terbuka (Selter). Mulanya ada lima pendaftar. Tiga pj Sekda tidak masuk dalam lima pendaftar tersebut. Dari lima kemudian mengerucut menjadi tiga besar.
Mereka adalah Budiar Anwar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Eko Margianto, dan Kepala Satpol PP Firmando Hasiholan Matondang.
Ketika disinggung kenapa lebih memilih Budiar dibanding dua kandidat lain, Sanusi tidak menjawab dengan gamblang. “Memang sudah waktunya. Karena dia (Budiar Anwar) lebih dari yang lain saja,” kelakar dia.
Selain Budiar, Sanusi juga akan melantik drg Wiyanto Wijoyo. Pria yang akrab disapa dokter Wi itu akan diangkat lagi menjadi kepala dinas kesehatan (kadinkes) Kabupaten Malang. Dia dicopot dari jabatannya sejak Mei 2024 lalu karena dinilai menjadi penyebab membengkaknya tunggakan pemkab ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Seperti diberitakan, Februari 2023 lalu, jumlah penduduk yang ter-cover asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS sekitar 75 persen. Padahal untuk dapat mencapai UHC, harus ada ratusan ribu penduduk yang didaftarkan BPJS segmen Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).
Mendaftarkan asuransi JKN untuk ratusan ribu warga itulah yang dilakukan dokter Wi. Namun karena data tersebut dimasukkan pada Februari 2023 lalu, anggarannya belum masuk perencanaan APBD 2023, sehingga direncanakan masuk lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2023. Akibatnya, terjadinya pembengkakan anggaran dan menjadi utang ke BPJS.
Layanan tersebut hanya berlaku selama tiga bulan. Dalam jangka waktu itu, utang ke BPJS mencapai Rp 87 miliar, sementara anggaran yang disediakan hanya Rp 80 miliar untuk setahun penuh.
Karena hal itu, Wiyanto mendapat hukuman disiplin berat dengan dicopot dari jabatannya, lalu menjadi staf di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Masyarakat (BKPSDM) Kabupaten Malang sejak Mei 2024.
Hukuman tersebut dilawan dokter Wi dengan mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN memenangkan dokter Wi, kemudian Pemkab mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) namun kandas lagi.
Keputusan Sanusi melantik kembali dokter Wi merupakan bagian dari menjalankan putusan MA yang diperkuat oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. ”Ya, dia (eks Kadinkes Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo) juga dilantik besok (hari ini, 25/9),” tandas politisi PDI-P itu.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Kanjuruhan, totalnya 20 pejabat yang dilantik hari in. Namun hanya dua pejabat eselon II, yakni Budiar mengemban amanah sebagai Sekda dan dokter Wi menjabat kadinkes lagi.
Di pihak lain, Pj Sekda Kabupaten Malang Tomie Herawanto membenarkan bahwa dokter Wi akan dilantik bersama Budiar dan beberapa camat. Namun dia enggan membeberkan camat-camat mana saja yang dimutasi. "Lihat saja besok (hari ini) pas pelantikan," singkat dia ketika dihubungi. (biy/dan)
Editor : A. Nugroho