Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

Komisi II DPRD Kabupaten Malang Tekankan Peran Aktif Masyarakat Bayar PBB Jadi Kunci Pembangunan Desa

A. Nugroho • Rabu, 22 Oktober 2025 | 18:08 WIB
SOSIALISASI: Pemaparan DPRD Kabupaten Malang terkait optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu strategi utama dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa.
SOSIALISASI: Pemaparan DPRD Kabupaten Malang terkait optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu strategi utama dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa.

SUMBERPUCUNG – Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Malang, Venny Ayu Soraya, menegaskan pentingnya optimalisasi peran masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai salah satu strategi utama dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan desa.

 

Dalam paparannya, Venny menjelaskan bahwa PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan, dan memiliki kontribusi besar terhadap kemajuan daerah — mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi lokal.

“Pembayaran PBB yang tepat waktu adalah bentuk investasi nyata masyarakat untuk kemajuan desanya. Dengan partisipasi aktif, pembangunan jalan, fasilitas publik, hingga dukungan bagi UMKM dapat terealisasi dengan lebih baik,” ujar Venny.

 

Menurutnya, PBB berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga penciptaan lapangan kerja. Pembayaran PBB yang tertib juga membantu mempercepat pembangunan pasar desa, memperluas akses transportasi, dan memperkuat sektor ekonomi masyarakat.

 

Venny menekankan perlunya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Melalui layanan pembayaran online, masyarakat dapat melunasi kewajiban pajaknya dengan mudah tanpa harus datang langsung ke kantor pajak.

 

“Digitalisasi pembayaran PBB bukan hanya mempermudah masyarakat, tapi juga meningkatkan akurasi data dan transparansi dalam pengelolaan pajak,” tandasnya.

 

Lebih lanjut, Venny menilai bahwa optimalisasi PBB tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Peran LSM, komunitas, dan tokoh masyarakat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam membangun desa.

 

“Kolaborasi lintas sektor akan menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sehingga manfaat PBB benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan,” tambahnya.

 

Dengan strategi terpadu dan sinergi semua pihak, diharapkan tingkat kepatuhan pembayaran PBB di Kecamatan Sumberpucung semakin meningkat. Kesadaran membayar pajak bukan hanya soal kewajiban, tetapi juga bentuk kontribusi nyata warga untuk kemajuan desa.

 

Pemerintah berharap langkah ini menjadi awal dari sinergi jangka panjang antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan desa yang lebih merata, mandiri, dan berkelanjutan. Jika seluruh warga berpartisipasi aktif, hasil pembangunan dapat dirasakan secara luas — mulai dari peningkatan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat desa. (*)

Editor : A. Nugroho
#PBB #dprd #malang #Pajak #Kabupaten