SURABAYA – Lonjakan angka kematian akibat penyakit tidak menular (PTM) di Jawa Timur menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu mengubah orientasi kebijakan kesehatan dari yang semula dominan kuratif ke pendekatan pencegahan dan promosi kesehatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, PTM menyumbang lebih dari separuh angka kematian di provinsi ini, yakni mencapai 65,5 persen. Tiga jenis PTM tercatat sebagai penyebab kematian tertinggi, yaitu hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit jantung.
Fakta ini menunjukkan bahwa masalah kesehatan masyarakat kita bukan lagi didominasi penyakit menular, melainkan penyakit akibat pola hidup,” kata Puguh di Surabaya.
Ia menyatakan, tren meningkatnya kasus PTM dari tahun ke tahun sebagaimana dicatat Dinas Kesehatan Jatim, menjadi sinyal kuat bahwa strategi penanganan perlu diubah. Menurutnya, pembangunan sektor kesehatan tidak boleh hanya mengandalkan layanan rumah sakit dan pengobatan klinis.
Sudah saatnya pemerintah memberi porsi lebih besar pada langkah pencegahan. Sosialisasi gaya hidup sehat harus menyentuh masyarakat sampai ke tingkat desa,” ujarnya.
Puguh menilai, infrastruktur kesehatan yang dimiliki Jatim seharusnya dapat dimaksimalkan untuk tujuan tersebut. Dengan lebih dari 900 puskesmas yang aktif, program edukasi kesehatan dinilai bisa dijalankan secara sistematis dan masif.
Selain itu, ia juga menggarisbawahi pentingnya peran tenaga kesehatan dan kader di tingkat desa agar kampanye kesehatan tidak berjalan sporadis. Mereka diharapkan menyampaikan pesan yang seragam dan mudah dipahami terkait pencegahan penyakit degeneratif.
Kalau masyarakat paham cara hidup sehat, maka potensi munculnya hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung dapat ditekan sejak dini,” tambahnya.
Puguh juga menyinggung persoalan pembiayaan kesehatan. Jika pola penganggaran masih berlebihan pada pengobatan, maka beban biaya kesehatan akan terus meningkat tanpa solusi jangka panjang.
Pencegahan jauh lebih murah daripada pengobatan. Kebijakan anggaran kesehatan harus diarahkan untuk membangun ketahanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama seluruh elemen masyarakat mampu membangun kesadaran kolektif agar kualitas hidup warga Jawa Timur dapat meningkat seiring menurunnya ancaman PTM di masa depan.
Editor : A. Nugroho