SURABAYA — Angka kemiskinan di Jawa Timur menunjukkan tren penurunan. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan membaiknya akses jaminan kesehatan bagi warga miskin. Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Puguh Pamungkas menilai, penurunan jumlah penduduk miskin belum otomatis mencerminkan peningkatan kualitas hidup. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti layanan kesehatan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat sekitar 3,8 juta jiwa. Angka ini turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,9 juta jiwa. Penurunan tersebut dinilai sebagai hasil berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan pemerintah provinsi bersama perangkat daerah.
Meski begitu, Puguh mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah lengah. “Penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi, tetapi jutaan warga miskin masih membutuhkan perlindungan yang nyata, bukan hanya angka statistik,” ujarnya.
Salah satu persoalan krusial adalah kesehatan. Data BPS Jatim mencatat angka kesakitan penduduk miskin mencapai 41,05 persen. Artinya, hampir separuh warga miskin mengalami gangguan kesehatan yang berpotensi menurunkan produktivitas dan kualitas hidup.
Ironisnya, tingginya angka kesakitan tersebut belum diimbangi dengan kepesertaan jaminan kesehatan yang merata. Puguh menyebut, sekitar 36,70 persen penduduk miskin di Jawa Timur belum tercakup dalam skema jaminan kesehatan.
“Kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Di satu sisi anggaran BPJS PBI cukup besar, tetapi di sisi lain masih ada warga miskin yang belum terlindungi,” tegas legislator PKS itu.
Ia mendorong pemerintah provinsi serta kabupaten/kota segera melakukan pemutakhiran dan verifikasi data penerima BPJS PBI. Menurutnya, persoalan data menjadi akar utama ketimpangan akses jaminan kesehatan.
Puguh juga menyoroti masih adanya warga tergolong mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan. “Data harus dibersihkan. Yang tidak berhak harus digantikan dengan warga miskin yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari turunnya angka kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
Editor : Aditya Novrian