Nasional Malang Hari Ini Kriminal-Kasuistika Olahraga Wisata-Kuliner Sosok Pendidikan Ekonomi-Bisnis Opini Politik-Pemerintahan

RI Bersiap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza, Pemerintah Masih Matangkan Rencana

Aditya Novrian • Rabu, 11 Februari 2026 | 15:40 WIB
Pemerintah Indonesia mematangkan rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bentuk komitmen terhadap Palestina. (Instagram @presidenrepublikindonesia).
Pemerintah Indonesia mematangkan rencana pengiriman 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bentuk komitmen terhadap Palestina. (Instagram @presidenrepublikindonesia).

 

RADAR MALANG – Pemerintah Indonesia telah berencana ingin mengirimkan 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina. Persiapan tersebut sedang dibahas. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mematangkan rencana tersebut.

Pasukan dari Indonesia nantinya akan bergabung dengan pasukan perdamaian dari berbagai negara lainnya. Namun, belum disebutkan nantinya pasukan Indonesia akan ditempatkan dimana. Indonesia mempunyai komitmen untuk mengakui kemerdekaan Palestina dan peran di Board of Peace.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam Board of Peace (BoP) menjadi wujud komitmen nasional terhadap perjuangan Palestina, terutama dalam mendorong pengakuan atas kemerdekaan Palestina serta membantu mengurangi penderitaan masyarakat Gaza.

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya diharapkan mampu meredam peningkatan eskalasi konflik yang terus berlangsung. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk memperluas dan mempermudah akses penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat di wilayah Gaza.

Terkait pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perdana BoP yang dijadwalkan berlangsung pada 19 Februari 2026, Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan resmi untuk menghadiri forum tersebut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kepastian kehadiran Presiden masih menunggu penjadwalan dan pertimbangan lebih lanjut.

Sementara itu, mengenai kewajiban iuran keanggotaan Indonesia dalam BoP, Prasetyo menjelaskan bahwa hingga saat ini pembayaran belum direalisasikan. Ia menyebut proses tersebut masih menunggu penyelesaian mekanisme teknis serta prosedur administratif sesuai ketentuan kenegaraan yang berlaku.

 

Penulis : Anna Tasya Enzelina

Editor : Aditya Novrian
#mensesneg #BOP #Palestina