RADAR MALANG - Ratusan mahasiswa dari aliansi BEM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) melakukan demonstrasi untuk menunjukkan aksi penolakan Kamis siang (22/8). Mereka menolak rapat DPR RI yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas dan batas usia pencalonan kepala daerah.
Mahasiswa melakukan demo dengan kondusif dengan dijaga aparat kepolisian. Mahasiswa dan masyarakat Malang menuntut adanya transparansi dalam konstitusi Pilkada. Pada pukul 12.36, aliansi Mahasiswa FH UB membacakan tuntutan kepada pemerintah secara kondusif.
Selanjutnya, giliran wakil masyarakat Kota Malang mengutarakan aspirasi dan keresahan terkait isu tabrak konstitusi oleh DPR, masyarakat menuntut untuk dipertemukan dengan wakil dari DPRD Kota Malang.
”Kami mohon kepada DPRD untuk menyampaikan statement-nya jika panjenengan semuanya masih ingin kita sebut wakil rakyat. Tolong sampaikan bahwa kalian pro terhadap rakyat,” ucap salah satu demonstran dalam orasinya mewakili masyarakat.
Mendengar tuntutan masyarakat, pada pukul 12.39 WIB Ketua DPRD I Made Riandiana Kartika bertemu dengan para mahasiswa dan masyarakat guna menjawab keresahan dan tuntutan masyarakat. Tidak banyak berkelit, dia menyampaikan dukungan bahwa putusan MK seharusnya sudah mutlak dijalankan.
”Ayo kita ikuti agenda kenegaraan kita, sebentar lagi pilkada, aturan mainnya harus jelas, karena kalau sudah aturan mainnya tidak jelas lewat undang-undang yang berlaku, pasti produk-produk yang dihasilkan tidak sah” ungkap Made.
Aksi berakhir damai antara dua belah pihak tanpa adanya bentrok yang merusak fasilitas umum, selanjutnya secara bersama-sama seluruh elemen masyarakat terus mengawal putusan MK. (Latifah dan Nurkumala)
Editor : Aditya Novrian