Dewan Optimistis 19 Ranperda Bisa Disahkan di 2022

Mardi Sampurno • Dipublikasikan Jumat, 24 Desember 2021 | 17:00 WIB
KHIDMAT: Tampak hadir pimpinan eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas Propemperda Kota Malang tahun 2022 di Ruang Sidang DPRD Kota Malang.
KHIDMAT: Tampak hadir pimpinan eksekutif dan legislatif dalam Rapat Paripurna Pengambilan keputusan atas Propemperda Kota Malang tahun 2022 di Ruang Sidang DPRD Kota Malang.
MALANG KOTA-Anggota Komisi A Harvard Kurniawan menargetkan minimal selama 2022, DPRD Kota Malang bisa merampungkan 19 ranperda. Jumlah itu dinilai bisa menyelesaikan sebagian dari total 44 ranperda yang telah disepakati. "Memang 44 ranperda yang telah disepakati cukup banyak. Itu karena efek dari UU Cipta Kerja, sehingga banyak aturan yang harus kita selaraskan," tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menambahkan dari 44 ranperda itu pihaknya mengharapkan semua usulan bisa masuk dalam Prolegda (Program Legislasi Daerah). Pasalnya, ke-44 Ranperda itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Apalagi, dua perda inisiatif telah siap untuk dibahas. "Jadi ke-44 Ranperda itu tidak semuanya bisa diselesaikan dalam satu tahun. Kami tinggal menunggu, karena yang inisiatif, 2 perda sudah siap. Yakni, Penyelenggaraan Pesantren, Ranperda Pemajuan Kebudayaan Daerah, itu sudah siap kita bahas," ujarnya.

Sedangkan untuk sisanya, bergantung pada Biro Hukum Pemkot Malang. Namun, Made optimis jika bisa segera dilempar untuk dibahas DPRD Kota Malang. Target pengesahan akan tercapai. Hanya saja, menurutnya, tetap harus ada yang masuk skala prioritas. Minimal, kata Made, sejumlah 8 Ranperda di tahun 2022 mendatang bisa tuntas. "Tetap kita pakai skala prioritas, ada 8 ranperda wajib. Seperti, Perda LKPI, Perda APBD, PAK, dan lainnya itu wajib dan harus," imbuh pria asli Pulau Dewata tersebut.

Oleh karenanya, Made meminta Pemkot Malang membuat skala prioritas ranperda mana saja yang harus dituntaskan di tahun 2022 mendatang. Yang pasti, hal itu harus masuk dalam Prolegda. "Kalau tidak masuk di Prolegda itu tidak bisa dibahas. Artinya Pemkot akan melihat mana yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Dewan tinggal menunggu untuk membahas," tandasnya. (bin/mas) Editor : Mardi Sampurno
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika ranperda dprd kota malang\