MALANG KOTA – Belasan partai politik (parpol) bisa jadi tak bisa ikut kompetisi dalam pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 di Malang Raya. Sebab parpol tersebut tak lolos verifikasi administrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Di Kota Malang, tercatat ada dua partai yang gagal. Yakni Partai Gelora dan Partai Republik Satu. Sedang di Kabupaten Malang ada sembilan partai. Yakni Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Kebangkitan Nasional, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang. Sementara ada delapan partai di Kota Batu yang gagal. (selengkapnya ada di grafis)
Saat ini, KPU di semua daerah memang sedang menggeber tahapan penetapan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) terutama untuk pilkada dan pileg 2024. Seperti kemarin (14/9), tahapan verifikasi administrasi partai politik (parpol) diumumkan. Sejumlah parpol peserta Pemilu 2019 maupun yang baru menghiasi pengumuman hasil verifikasi administrasi.
Hasil verifikasi administrasi parpol di Kota Malang cukup berbeda jika dibandingkan hasil di KPU RI. Jika di pusat ada 24 parpol yang lolos, di Kota Malang tercatat ada 22 parpol yang sementara lolos verifikasi administrasi. Ada dua parpol yang tercatat tak masuk dalam tahap verifikasi itu.
”Ada Partai Gelora dan Partai Republik Satu yang tak tercantum di kami,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Malang Deny Rahmat Bahtiar kepada wartawan koran ini.
Dua parpol itu bukan tak lolos verifikasi administrasi, melainkan saat pengumuman pendaftaran awal parpol di KPU RI tidak mencantumkan perwakilan kepengurusan di Kota Malang. Bisa dibilang pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) sengaja untuk tidak mencantumkan cabang Kota Malang ikut dalam pertarungan pilkada dan pileg 2024 mendatang. Dengan adanya dua parpol yang tak ikut andil bagian itu juga tak menjadi masalah bagi KPU Kota Malang. Mengingat hasil itu sudah turunan dari KPU RI melalui sistem informasi parpol (Sipol).
Bahkan beberapa waktu lalu, pengurus DPP dari dua parpol itu sempat datang ke Kantor KPU Kota Malang. Namun hanya sekadar silaturahmi saja. Deny juga mencatat kepengurusan maupun kantor dari dua parpol itu di Kota Malang belum diketahui. Bisa jadi alasan itu juga yang menyebabkan pengurus DPP tak mencantumkan partisipasi di Kota Malang.
Meski menunggu dari data dari KPU RI, KPU Kota Malang tetap melakukan verifikasi parpol. Terutama mendata keanggotaan parpol pada pertengahan Oktober mendatang. Masih kata Deny, verifikasi keanggotaan itu nanti tetap saja harus memenuhi sejumlah syarat.
”Syarat yang pertama adalah jumlah anggota parpol harus minimal 867 orang se-Kota Malang,” jelasnya.
Jumlah minimal anggota parpol tiap parpol itu dijelaskan Deny hampir semuanya memenuhi syarat. Dari 22 parpol yang sementara lolos, setidaknya sudah memiliki anggota paling sedikit 867 orang. Namun itu tak menjamin, sebab saat verifikasi keanggotaan mendatang, tiap parpol di Kota Malang harus menunjukkan legalitas berupa KTP dan kartu tanda anggota (KTA).
Penetapan Resmi 14 Desember
Jumlah parpol di Kabupaten Malang yang tak lolos verifikasi administrasi lumayan banyak. Yakni sembilan parpol dari 24 pendaftar. Alasannya beragam. Sembilan partai tidak bisa menyetor berkas secara lengkap dan benar.
“Dari pengawasan Bawaslu, setidaknya ada 9 partai yang perlu perbaikan verifikasi administrasi,” kata Komisioner Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin kepada Jawa Pos Radar Malang, kemarin.
Sembilan partai tersebut antara lain Partai Republik, Partai Republiku Indonesia, Partai Republik Satu, Partai Swara Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Kebangkitan Nasional, Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang.
Hazairin menerangkan, alasan tidak lolos bervariasi. Pertama, setoran berkas persyaratan yang tidak lengkap. Untuk mendaftar, ada syarat-syarat berkas. Misalnya, bukti telah berbadan hukum. Lalu, punya kepengurusan minimal 50 persen di seluruh kecamatan kabupaten/ kota yang bersangkutan. Selanjutnya, punya anggota 1/1000 dari jumlah penduduk daerah serta punya kantor.
“Ada juga yang kegandaan keanggotaan partai, baik eksternal maupun internal,” ujarnya. Kegandaan internal yaitu satu nama tetapi menjadi anggota partai yang sama di kecamatan berbeda. Sedangkan, kegandaan eksternal adalah satu nama tetapi menjadi anggota banyak partai.
Setelah pengumuman ini, partai-partai tersebut harus memenuhi persyaratan. Masa perbaikan dokumen persyaratan adalah 15 sampai 28 September 2022. Kesempatan ini harus dimanfaatkan partai-partai yang belum lolos. Partai diminta setor kelengkapan data. KPU RI akan melakukan verifikasi administrasi perbaikan, mulai 29 September sampai 12 Oktober.
KPU kabupaten kota menjalankan vermin perbaikan pada 1-7 Oktober. Sedangkan, pengumuman verifikasi administrasi perbaikan 14 Oktober. Hazairin meminta partai-partai teliti menyetor berkas persyaratan perbaikan. Jika ingin lolos, maka jangan sampai ada lagi berkas yang tidak memenuhi syarat.
Terkait lolos tidaknya partai, Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramoedya Mahardika menjawab. “Status lolos tidaknya adalah kewenangan KPU RI. Karena, prinsipnya, semua parpol pendaftar masih bisa menyerahkan dokumen perbaikan. Pengumuman parpol resmi peserta Pemilu adalah 14 Desember mendatang,” katanya. Parpol Tak Lolos Bisa Ajukan Perbaikan
Sementara delapan parpol di Kota Batu harus segera melengkapi syarat bila ingin ikut pilkada dan pileg 2024. Sebab sesuai data dari KPU Kota Batu, delapan parpol ini tak lolos verifikasi administrasi. Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kota Batu Erfanudin menyampaikan, dari 23 parpol yang mendaftar, ditemukan delapan parpol yang keanggotaannya belum memenuhi syarat minimal. “Nah, untuk standar keanggotaan minimal bagi setiap parpol di Kota Batu yaitu 216 orang. Akan tetapi, dari verifikasi administrasi ditemukan jumlah anggota parpol di bawah 216 orang bahkan ada yang melebihi standar hingga 1.400 orang,” jelas Erfan.
Kepada wartawan koran ini, Erfan memaparkan, ada parpol yang keanggotaannya 236 orang namun saat disesuaikan dengan yang tertera di Sipol ternyata hanya 41 orang yang sesuai Kartu Tanda Anggota (KTA) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya. Selain itu, ada parpol yang keanggotaannya 124 orang, lalu ternyata ditemukan 27 orang tidak memenuhi syarat.
“Alasan tidak memenuhi syarat ini pun beragam. Misalnya, berkas yang disetorkan tidak lengkap, NIK di KTP tidak sinkron dengan isian dalam Sipol, ada keanggotaan ganda antarparpol, dan sebagainya,” jelasnya saat ditemui wartawan di KPU Kota Batu, Jalan Sultan Agung Nomor 16, Kecamatan Batu, Kota Batu kemarin.
Selain itu, lanjut Erfan, parpol yang belum memenuhi syarat masih dapat melakukan perbaikan dokumen hingga 28 September 2022. “Jadi, parpol yang tidak memenuhi syarat masih dapat meng-upload berkas perbaikan dalam Sipol. Sebab, lolos tidaknya parpol itu penuh kewenangan KPU RI. Intinya yang harus diperhatikan adalah jangan sampai saat perbaikan nanti masih mengajukan data yang sama. Untuk itu, parpol diimbau untuk teliti saat melengkapi berkas-berkasnya,” tandas dia. (adn/fin/ifa/abm) Editor : Mardi Sampurno