MALANG RAYA – Kebutuhan dana untuk Pilkada 2024 dan kekuatan APBD untuk membiayainya berbeda di tiap daerah. Misalnya Pemerintah Kabupaten Malang. Lantaran dana Pilkada yang dibutuhkan hampir Rp 200 miliar, mereka harus menabung penyediaan anggaran melalui dana cadangan.
Hal yang sama dilakukan Pemkot Batu, meski dana pilkada yang dibutuhkan hanya Rp 33,9 miliar. Hanya Pemkot Malang yang tidak perlu membentuk dana cadangan karena APBD murninya cukup untuk membiayai Pilkada 2024.
Informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, Pemkot Batu sudah memutuskan untuk mengalokasikan dana pilkada mulai tahun depan.
Nilainya mencapai Rp 25 miliar. Duit itu dialokasikan melalui skema dana cadangan yang dianggarkan pada APBD tahun 2023. Langkah itu dilakukan mengingat dana untuk membiayai Pilkada 2024 sangat besar. Tidak bisa dibebankan pada satu tahun anggaran saja.
Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso menjelaskan, pembentukan dana cadangan seperti itu baru dilakukan Pemkot Batu pada tahun 2023. Itu sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. “Memang ada beberapa ketentuan dan ketetapan baru dalam menyusun APBD tahun depan,” ujar Punjul.
Dana cadangan pilkada senilai Rp 25 miliar itu tidak diambil dari belanja daerah. Melainkan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2023. “Silpa 2022 sebesar Rp 100 miliar. Yang Rp 25 miliar untuk cadangan pilkada. Sementara Rp 75 miliar untuk menutup defisit antara pendapatan dan belanja,” imbuh Punjul.
Dia menambahkan, alokasi dana cadangan juga mengacu pada Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batu Tahun 2024. Pembentukannya juga melalui Perda APBD tahun 2023 yang sedang di bahas.
Sementara itu, KPU Kota Batu memperkirakan biaya untuk Pilkada 2024 mencapai Rp 33,9 miliar. Jumlah tersebut bisa bertambah atau berkurang melihat belanja modal nantinya. Karena dana yang terbilang cukup tinggi, Pemkot Batu memang harus menganggarkan melalui dana cadangan secara bertahap. Sehingga ketika pemilu 2024 berlangsung, Pemkot Batu tidak terlalu berat menganggarkannya.
“Melihat dari daerah lain memang harus ada dana cadangan di APBD 2023 dan ditambahkan lagi di APBD 2024. Ini agar Pemda tidak keberatan di tahun 2024 berat. Untuk penganggaran dana cadangan ini bisa dibuatkan Perwali atau Perda terlebih dahulu,” tuturnya.
Sementara itu, estimasi kebutuhan dana Pilkada 2024 terbesar ada di Kabupaten Malang. Untuk KPU diperkirakan mencapai Rp 150 miliar. Sementara untuk Bawaslu sekitar Rp 42 miliar. Estimasi awal pengajuan anggaran Pilkada 2024 itu sedang dikupas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jelas harus ada yang dicadangkan di APBD 2023. Kalau tidak pakai skema seperti itu, APBD 2024 akan membengkak,” ujar Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, kemarin (16/11).
Wahyu menjelaskan, sebenarnya Pemkab Malang belum menerima permintaan langsung dari KPU dan Bawaslu. Pembahasan soal jumlah dana yang dibutuhkan juga belum detail. Namun, pemkab berprinsip harus menyiapkan dana cadangan berapa pun yang diusulkan KPU dan Bawaslu. Apalagi skema dana cadangan itu sudah ada aturannya. “Yang penting kami siapkan dana cadangan, tidak kami utak-atik. Kalau 2024 diminta, kami sudah siap,” jelasnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Malang Tomie Herawanto menambahkan, dana Pilkada 2024 akan diusulkan masuk di pembiayaan atau belanja APBD 2024. Nantinya digabung dengan dana cadangan dari APBD 2023. Khusus untuk dana cadangan di APBD 2023 bisa digunakan manakala ada rangkaian kegiatan tahapan pilkada pada tahun tersebut. Jika tidak ingin APBD 2024 kedodoran, Tomie memperkirakan dana cadangan yang disiapkan tahun depan mencapai Rp 50 miliar.
Di bagian lain, Komisioner KPU Kabupaten Malang Marhaendra Pramoedya Mahardika menjelaskan bahwa angka Rp 150 miliar itu masih estimasi kasar. Dihitung berdasar kebutuhan paling tinggi. Dia berharap angka riilnya tidak sebesar itu. “Kami perhitungkan inflasi atau kenaikan harga. Plus kami hitung juga kenaikan honorarium PPK dan PPS. Namun angka Rp 150 miliar masih jauh dari kata final,” kata Dika.
Sebagai gambaran, pada Pilkada 2020, KPU mendapat anggaran Rp 85 miliar. Sementara Bawaslu dapat sekitar Rp 20-an miliar. KPU Kabupaten Malang, menyisakan anggaran sekitar Rp 11 miliar dan dikembalikan ke kas daerah.
Pemkot Malang Tanpa Dana Cadangan
Berbeda dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Pemkot Malang merasa tidak perlu membentuk dana cadangan untuk Pilkada 2024. Mereka cukup mengalokasikannya melalui APBD 2023 dan 2024. Cara itu dinilai lebih simpel. Selain kemampuan APBD Kota Malang yang mencukupi, mereka tidak perlu ribet menyusun perda tentang dana cadangan.
“Estimasi anggaran Pilkada Kota Malang 2024 Rp 67 miliar. Insya Allah cukup. Pemkot sudah menyampaikan tidak ada pencadangan dana di APBD 2023,” kata Ketua KPU Kota Malang Aminah Asminingtyas, kemarin (16/11).
Aminah menambahkan, nilai anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Malang 2024 sebenarnya sudah tergolong besar. Apalagi jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya pada 2019, KPU hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar.
Membengkaknya anggaran itu terkait dengan adanya aturan penerapan protokol kesehatan. Ditambah lagi, pemilihan wali kota (pilwali) dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan gubernur (pilgub). Namun Aminah sudah mendapat kabar adanya kemungkinan tambahan dana dari Pemprov Jatim. “Jadi nanti dapat sharing anggaran dari Pemprov Jatim, tapi besarannya masih belum tahu,” jelasnya.
Wali Kota Malang Sutiaji juga menganggap usulan anggaran pilkada sebesar Rp 67 miliar sudah cukup. Dengan kata lain, beban APBD tidak terlalu berat.
“Kami juga belum berpikir ada dana cadangan, karena anggaran yang sudah diberikan katanya juga cukup,” beber Sutiaji.
Beban pemkot untuk membiayai Pilkada 2024 memang terbilang besar. Setidaknya mereka perlu menyiapkan anggaran hingga Rp 88 miliar. Untuk KPU, sekitar Rp 67 miliar. Sementara Bawaslu Rp 21 miliar.
Meski demikian, orang nomor satu di Pemkot Malang itu juga memberi opsi ke KPU untk mengajukan dana cadangan. Syaratnya, harus ada alasan yang riil perlunya dana cadangan tersebut. “Yang tahu jelas KPU. Mereka pasti sudah paham mengatur keuangan ke depan,” tegas Sutiaji. (adk/fin/adn/fat) Editor : Mardi Sampurno