Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batu Nurochman menyampaikan, keputusan ini telah mutlak, sehingga ketiga pembangunan itu tak boleh dilakukan tahun depan. Alasan penolakan itu karena sebelumnya tiga proyek tersebut tak ada di pembahasan kebijakan umum anggaran - priorotas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2023. ”Selain itu, juga tidak ada di program strategis daerah (PSD) sehingga kami tolak,” terangnya.
Di sisi lain, Nurochman menjabarkan, jika dilihat dari segi kebutuhan, sebenarnya tiga proyek pembangunan itu memang perlu dilaksanakan. Namun, karena belum tercantum di KUA-PPAS dan PSD, sehingga tetap tidak boleh dilaksanakan tahun depan.
”Karena rencana proyek ini terkesan tiba-tiba, jika dipaksakan malah menunjukkan ketidakkonsitenan eksekutif maupun legislatif di Kota Batu. Nantinya juga akan terkoreksi oleh provinsi,” jelasnya. Dewan mempersilakan tiga proyek yang ditunda itu bisa terlaksana tahun 2024. Namun dengan catatan harus tercantum terlebih dahulu pada KUA-PPAS dan PSD tahun 2024.
Mendapat penolakan dari dewan, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko tak berkutik. Diapun menyetujui hal tersebut. Selain penghapusan tiga proyek itu, pos dana cadangan pilkada juga dihilangkan pada APBD 2023. Karena belum memiliki kekuatan hukum, atau peraturan daerah. ”Tahun depan akan kami bahas lagi, sekaligus dengan perda dana cadangan pilkada,” tuturnya. (adk/lid) Editor : Mardi Sampurno