MALANG KOTA - Kerja DPRD Kota Malang di tahun depan untuk membuat peraturan daerah (perda) cukup berat. Mereka telah menyusun 39 rancangan perda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari sebanyak ranperda yang diusulkan itu, ada 32 perda inisiatif Pemkot Malang dan 7 perda inisiatif dewan.
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengatakan, semua usulan ranperda itu sudah ditampung. Meski cukup banyak, menurutnya tidak mungkin jika mengesahkan 39 perda selama setahun. ”Kami target minimal ada 25 perda yang bisa disahkan,” tegas Made selepas Rapat Paripurna Persetujuan Terhadap Propemperda Kota Malang Tahun 2023 kemarin (21/12). Made menambahkan semua usulan itu sudah mendapat prioritas pengesahan.
Dengan kata lain, setiap bulan pihaknya menarget paling sedikit dua perda bisa dibahas dan disahkan. Jika tidak, maka akan jadi beban ketika menuju akhir tahun. Legislator asal PDI-Perjuangan (PDIP) itu tak mau salah langkah. Mulai Januari 2023 mendatang setidaknya ada beberapa perda yang siap disahkan. Untuk itu dia koordinasi dengan pemkot, perda mana yang mendesak untuk disahkan. ”Kalau ditanya apakah bisa, jelas bisa. Karena kami awal tahun sudah kerja agar tidak molor sampai akhir tahun,” ucap Made.
Kini, sudah ada Perda Penyelenggaraan Perpustakaan yang masuk tahap pembentukan panitia khusus (pansus). Artinya, pada Januari mendatang sudah ada satu perda yang siap disahkan. Made menarget dalam dua bulan terakhir perda tersebut sudah selesai. Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko menyatakan prioritas pengesahan perda inisiatif pemkot sudah disusun.
Lima ranperda yang teratas yaitu Penyelenggaraan Perpustakaan, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Lingkungan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan Rencana Induk Pembangunan Industri Kota Malang ditarget tahun depan bisa disahkan. ”Dewan dan eksekutif perlu duduk bersama membahas mana yang harus dikerjakan.
Lima ranperda itu sudah mendesak disahkan,” terang politikus Partai Golkar itu. Meski demikian, diperlukan diskusi lebih lanjut antara perangkat daerah (PD) dan DPRD untuk menentukan pembahasan perda prioritas lainnya. Beberapa perda inisiatif DPRD perlu dimasukkan. Sofyan Edi berharap mulai awal tahun sudah ada komunikasi lanjutan antara pemkot dan DPRD. (kr4/adn) Editor : Mardi Sampurno