"Belum (bisa dipastikan). Sedang kita finalkan, kita rumuskan," ujar Prasetyo, dikutip dari Kompas.com.
Prasetyo mengungkapkan bahwa tahap akhir tersebut mencakup perhitungan jumlah ASN yang dibutuhkan di pemerintahan pusat, termasuk di kementerian dan lembaga, serta di pemerintah daerah.
"Bahwa ada kebutuhan dari setiap kementerian, dan Ibu Menpan-RB juga sudah berkirim surat kepada seluruh K/L ya, untuk dan pemerintah daerah juga untuk melakukan semacam pemetaan," ungkapnya.
Ia juga menyoroti rencana untuk melibatkan Kementerian Pertahanan dalam pendidikan dan pelatihan calon ASN jika rekrutmen resmi dimulai. Pertimbangan ini muncul karena Kementerian Pertahanan dianggap memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar di berbagai daerah.
”Kami minta Kementerian Pertahanan sebagai salah satu kementerian yang memiliki fasilitas lembaga-lembaga pendidikan yang cukup banyak dan cukup tersebar untuk menjalankan pendidikan dan pelatihannya. Itulah kenapa rapat kami selenggarakan di Kementerian Pertahanan,” tambahnya, dikutip dari JawaPos.com.
Faktor lain yang menjadi pertimbangan dalam menentukan skema rekrutmen ASN 2026 adalah kemampuan fiskal negara. Hal ini sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau rencana penghematan anggaran agar defisit APBN tidak lebih dari 3 persen.
Terakhir, Prasetyo mengatakan bahwa angka pasti formasi ASN 2026 belum bisa diumumkan karena diskusi dalam rapat koordinasi masih berkembang.
Oleh karena itu, calon pelamar ASN diimbau untuk bersabar dan terus memantau informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Editor : Aditya Novrian