JAKARTA, RADAR MALANG – Komisi VII DPR RI mengadakan rapat bersama Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana untuk membahas dampak konflik global terhadap sektor pariwisata nasional. Rapat tersebut digelar di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/4).
Akibat konflik di timur tengah sektor wisata global sedang menghadapi tantangan. Sebab, Iran menutup seluruh wilayah udaranya dari 28 Februari hingga 28 Maret 2026.
Penutupan tersebut mengakibatkan pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju Jakarta, Bali, dan Medan, dengan estimasi hilangnya sekitar 60 ribu wisatawan yang seharusnya datang ke Indonesia.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa kondisi geopolitik global tersebut juga mengganggu stabilitas sektor pariwisata nasional. Selama ini, wisatawan dari kawasan tersebut sangat berkontribusi terhadap kunjungan ke Indonesia.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Nilai Pembentukan Kemenekraf oleh Presiden sudah Tepat
"Mereka sangat banyak berkunjung ke Indonesia. Nah, apabila situasi geopolitik di timur tengah tidak selesai, maka dikhawatirkan mereka nanti juga akan terkendala," ujarnya, dikutip dari Antara.
Saleh menambahkan rapat ini digelar untuk mendalami capaian dan rencana yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2026. Selain itu, kementerian juga diminta menyusun solusi untuk mengatasi kondisi tersebut.
Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata telah menyiapkan sejumlah rencana kerja tahun 2026. Untuk mencapai target wisatawan asing, fokus pasar dialihkan ke Asia Tenggara dan Asia Timur, serta memperkuat kampanye dan promosi pariwisata pada skala internasional.
Selain itu, Kementerian Pariwisata juga melaksanakan pelatihan yang bersertifikasi untuk pemandu wisata. Pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata sekaligus melaksanakan program Wonderful Indonesia Gastronomi, Wonderful Indonesia Wellness, Event by Indonesia, dan Tourism 5.0 yang dimulai sejak tahun 2025.
Sementara itu, Saleh Partaonan memberikan apresiasi terhadap rencana mitigasi yang disusun oleh Kementerian Pariwisata dalam mengatasi tantangan yang ada di bidang pariwisata.
Editor : Aditya Novrian