RADAR MALANG – Usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, agar ambang batas parlemen didasarkan pada jumlah komisi DPR, memicu beragam respons dari partai politik (parpol). Sejumlah parpol mendukung, meragukan, dan ada pula yang mengkritik.
Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali meluruskan bahwa DPR tidak berisi perwakilan parpol secara langsung, melainkan berisi perwakilan rakyat yang dikelompokkan dalam fraksi-fraksi parpol.
Baca Juga: Yusril Usul Ambang Batas Parlemen Sesuai dengan Jumlah Komisi DPR
“Ada hal yang dilupakan, bahwa di DPR itu tidak ada perwakilan daripada partai, tidak ada partai politik, tapi adalah perwakilan partai politik lewat fraksi," ungkap Ahmad Ali, pada Selasa (5/5).
Ia menambahkan, jika usulan Yusril tersebut, maka suara masyarakat berpotensi besar tidak terwakili.
"Kalau dia demikian, maka dengan membatasi dan membentuk threshold seperti itu, kan ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul, yaitu hilangnya suara rakyat. Hilangnya suara masyarakat," imbuhnya.
Baca Juga: Nasib RUU Pemilu Tak Jelas, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Mulai Pembahasan
Berbeda dengan PSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan tanggapan positif terhadap usulan tersebut. Juru Bicara PPP, Rusman Yakob menyebut gagasan itu bisa menjadi langkah solutif saat banyaknya usulan yang muncul.
"Saya kira menarik pernyataan dan usulan Bapak Yusril, dan seyogyanya pemikiran ini bisa dijadikan sebagai jalan tengah dari berbagai usulan dan alternatif yang selama ini mengemuka dan berkembang di publik," ucapnya, pada Senin (4/5).
Dukungan serupa juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Ia menilai usulan tersebut logis dan masuk akal.
Baca Juga: Ketua Baleg Tekankan RUU Pemilu akan Tetap Jadi Usul Inisiatif DPR
"Masuk akal. Minimal semua komisi ada wakil. Tapi governability bisa kian panjang. Karena jumlah parpol di DPR besar kemungkinan di 9-11 parpol," ungkap Mardani, pada Jumat (1/5).
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Ummat, Taufik Hidayat menilai usulan Yusril cukup relevan di tengah partai-partai besar yang terus mendorong kenaikan ambang batas.
"Jadi kalau kami sih ya so so lah gitu istilahnya tidak terlalu juga nolak atau juga enggak terlalu menerima, tapi setidaknya ini jalan kompromi lah setidaknya kalau memang itu diterima," tutur Taufik, pada Selasa (5/5).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan bahwa setiap partai politik mempunyai kepentingan masing-masing dalam menentukan ambang batas parlemen.
“Kalau berbicara tentang angka, ya setiap partai punya interest, punya kepentingan. Maka PDI Perjuangan berbicara tentang falsafahnya dulu,” ujar Hasto, pada Minggu (3/5).